BMT SYARIAH

BTPN Syariah Career Day

2011-12-09T05:08:00.000-08:00

BTPN Syariah career Day :

Let's go...!

Job Vacancies PT Permodalan Nasional Madani

2011-10-12T06:56:00.000-07:00

Kami Badan Usaha Milih Negara (BUMN) mengundang putera-puteri terbaik daerah yg memiliki idealisme dan integritas tinggi untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK), guna ditempatkan di daerah Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, dan subang dengan posisi sebagai berikut :

UNIT MANAGER (UM)
-Pria/wanita, pendidikan min. D3 dan usia maks. 36 tahun
-Diutamakan berpengalaman minimal 2 tahun sebagai pimpinan atau 3 tahun sebagai Loan Officer di unit pembiayaan mikro
-Menguasai bahasa dan budaya lokal/ setempat, berpengalaman memimpin tim
-Diutamakan memiliki customer base dan kendaraan bermotor (SIM C)

MARKETING OFFICER (MO)
-Pria/wanita, pendidikan min. D3 dan usia maks. 32 tahun
-Diutamakan berpengalaman min 1 tahun sebagai Marketing Kredit pada pembiayaan mikro, menguasai bahasa dan budaya lokal/ setempat
-Terbiasa dgn target
-Diutamakan memiliki customer base dan kendaraan bermotor (SIM C)

LOAN OFFICER (LO)
-Pria/wanita, pendidikan min. D3 dan usia maks. 32 tahun
-Diutamakan berpengalaman min 1 tahun sebagai analys credit / loan officer pada pembiayaan mikro, menguasai bahasa dan budaya lokal/setempat
-Mampu mengoperasikan komputer MS Office (Word & Excel)

COLLECTOR (CO)
-Pria/wanita, pend min. SLTA dan usia maks. 30 tahun
-Diutamakan berpengalaman min 1 tahun sebagai kolektor perbankan / lembaga keuangan mikro / institusi finansial, menguasai bahasa dan budaya lokal/ setempat
-Diutamakan memiliki customer base dan kendaraan bermotor (SIM C)

Benefit dan Conpesation bagi karyawan :
Jenjang karir yg menantang, Training dan Coaching yg berkesinambungan, Basic Salary, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Fungsional, Tunjangan kesehatan rawat jalan & inap, Tunjangan melahirkan, Perawatan gigi dan kacamata, Jamsostek, serta insentif yang kompetitif.

Kirim Surat lamaran, CV, Fotocopy Ijasah dan Transkrip Nilai, Surat Penalaman Kerja, Fotocopy SKCK, dan Pas Foto 4x6

ke alamat :

PT PNM (Persero) Cabang Cirebon
Jl. Tuparev No. 85G Cirebon 45153

Atau di kantor Unit UlaMM terdekat

Mohon Kode lamaran dan lokasi penempatan ditulis dikanan atas amplop. Contoh UM – Cirebon

Job Vacancies Cashier PT Permodalan Nasional Madani

2011-10-10T07:06:00.000-07:00

Kami Badan Usaha Milih Negara (BUMN) mengundang putera-puteri terbaik daerah yg memiliki idealisme dan integritas tinggi untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK), guna ditempatkan di daerah Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, dan subang dengan posisi sebagai berikut :

SUPPORTING (SU)
-Pria/wanita, pend min. D3 Akuntansi / keuangan dengan pengalaman di lembaga keuangan sebagai staff keuangan/kredit min. 1 tahun dan usia maks. 26 tahun
-Memiliki SIM C (lebih diutamakan)
-Mengerti Akuntansi dan Administrasi Keuangan
-Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
-Diutamakan belum menikah
-Mampu mengoperasikan komputer MS Office ( Word & Excel)

CASHIER (CS)
-Pria/wanita, pend min. SMA (K) sederajat dengan pengalaman bidang Administrasi / keuangan min. 1 tahun dan usia maks. 22 tahun
-Mengerti Akuntansi dan Administrasi Keuangan
-Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
-Diutamakan belum menikah
-Mampu mengoperasikan komputer MS Office ( Word & Excel)
-Diutamakan memiliki kendaraan bermotor ( SIM C)
-Berpenampilan menarik

Benefit dan Conpesation bagi karyawan :
Jenjang karir yg menantang, Training dan Coaching yg berkesinambungan, Basic Salary, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Fungsional, Tunjangan kesehatan rawat jalan & inap, Tunjangan melahirkan, Perawatan gigi dan kacamata, Jamsostek, serta insentif yang kompetitif.

Kirim Surat lamaran, CV, Fotocopy Ijasah dan Transkrip Nilai, Surat Penalaman Kerja, Fotocopy SKCK, dan Pas Foto 4x6

ke alamat :

PT. MITRA UTAMA MADANI
atau
PT PNM (Persero) Cabang Cirebon
Jl. Tuparev No. 85G Cirebon 45153

Atau di kantor Unit UlaMM terdekat

Mohon Kode lamaran dan lokasi penempatan ditulis dikanan atas amplop. Contoh UM – Cirebon

Job Vacancies Customer Service at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

2011-09-12T06:00:00.000-07:00

JOB VACANCIES
Customer Service (Bandung)

Requirements:

1. Candidate must possess at least a Bachelor's Degree (S1) in any field.
2. GPA minimum 2.75 from reputable university
3. Male or Female, max 25 years old
4. Familiar with Microsoft Office (MS. Word, Excel)
5. Proficient in English with minimum score of TOEFL Prediction/EPT LBPP LIA 375.
6. Good appearance with excellent communication and interpersonal skill
7. Pleasant to help customer needs
8. High initiative, discipline and ready to work in a team with tight schedule
9. Height Min. 160 cm (Female) & 170 cm (Male)
10. Fresh graduates/Entry level applicants are encouraged to apply

If you are qualified for the positions, please send your complete resume (max 200 kb) to recruitment@muamalatbank.com

( before September 28, 2011 )

Please mentions " Customer Service " on the email subject
Only short listed candidate will be contacted

Job Vacancies Back Office at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

2011-09-12T05:59:00.000-07:00

JOB VACANCIES
Back Office (Bandung)

Requirements:

1. Female or male, max 27 years old.
2. Hold S1 in Economics
3. Able to work in tight schedule
4. Proficiency in MS. Office especially MS. Excel is a must
5. Having min. toefl score 375 from reputation course and certificate
6. Good communication analytical skills
7. Customer oriented, Accurate, Good communication and interpersonal skills
8. Resourceful and creative problem-solver
9. Good team player

If you are qualified for the positions, please send your complete resume (max 200 kb) to recruitment@muamalatbank.com

( before September 28, 2011 )

Please mentions " Back Office " on the email subject
Only short listed candidate will be contacted

Job Vacancies Resident Auditor at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

2011-09-12T05:52:00.000-07:00

JOB VACANCIES : Resident Auditor

Requirements:

1. Min. Bachelor Degree (S1) majoring in Economic is preferred
2. Experienced in Banking Industry min. for 5 years, especially in Internal Audit function
3. Age max.35 years old, male is preferred
4. Good syariah banking knowledge
5. Meticulous, discipline, good analytical thinking
6. Will be located in Sumbagsel, Sumbagut, Jabotabekser, Jabar, Jateng, Jatim, Kalimantan, and KTI (Kawasan Indonesia Timur)

If you are qualified for the positions, please send your complete resume (max 200 kb) to recruitment@muamalatbank.com

( before September 28, 2011 )

* Please mentions " Resident Auditor [location area] " on the email subject.
Example : Resident Auditor Sumbagsel
* Only short listed candidate will be contacted

Resources : Job Vacancies Resident Auditor at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Job Vacancies Data Controller at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

2011-09-12T05:46:00.000-07:00

JOB VACANCIES PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Data Controller

Requirements:

1. Min. Diploma Degree(D3) majoring in Economic
2. GPA min. 2.75 from reputable university
3. Age max. 27 years old, male is preferred
4. Fresh graduates are welcome to apply
5. Having knowledge of banking industries
6. Meticulous, discipline, good analytical thinking
7. Will be located in Bengkulu, Pangkalpinang, Padangsidempuan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Jabotabekser, Solo, Kediri, Palangkaraya, Samarinda, Mamuju, Manado, Sorong, Ternate Branch

If you are qualified for the positions, please send your complete resume (max 200 kb) to recruitment@muamalatbank.com

( before September 28, 2011 )

* Please mentions " Data Controller [branch] " on the email subject.
Example : Data Controller Bandung
* Only short listed candidate will be contacted

Resource : Job Vacancies Data Controller

Lowongan Kerja Bank Muamalat

2011-09-10T04:56:00.000-07:00

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Cirebon membutuhkan beberapa karyawan baik pria maupun wanita untuk ditempatkan di beberapa posisi sebagai berikut :

1. Teller
2. Customer Service
3. Back Office
4. Marketing

PERSYARATAN
- Profesional, jujur dan berdedikasi tinggi
- Pendidikan minimal D3
- Untuk Poin 1 dan 2, usia minimal 25 tahun pada saat melamar pekerjaan
- Untuk Poin 1 dan 2, tinggi badan minimal 160 cm untuk wanita dan 165 cm untuk pria (proporsional dengan berat badan)
- Untuk Poin 3 dan 4, usia maksimal 27 tahun pada saat melamar pekerjaan
- IPK minimal 2,75 untuk fresh graduate dan pelamar dengan pengalaman kerja di bidang sama di bawah 3 tahun
- Bersedia ditempatkan di wilayah III Cirebon
- Belum menikah

Pengiriman aplikasi lamaran paling lambat tanggal 15 September 2011 stempel pos, dikirim kan ke :

Jl. Siliwangi No. 60 Cirebon 45121

*Hanya aplikasi lamaran yang memenuhi kualifikasi yang akan kami proses lebih lanjut

CONTOH KASUS TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI BMT SYARIAH

2011-02-04T20:52:00.001-08:00

Dalam artikel terakhir ini kita akan membahas tentang bagaimana menkonversikan perhitungan bagi hasil dan jual beli kepada nilai nisbah.

Yang perlu diperhatikan adalah:

a. Untuk produk dengan prinsip dan akad jual beli tidak sulit karena tinggal menambahkan harga pokok dengan marjin keuntungan yang diharapkan. Misal, pada akad murobahah untuk jual beli secara tangguh sebuah televisi, tinggal menghitung berapa % marjin harga jual yang diharapkan sebulan dikalikan jumlah waku angsuran ditambah harga pokok pembelian.

Contoh: harga TV Rp 1 juta, marjin 2%/bulan, jangka waktu cicilan 4 bulan, maka harga jual kepada anggota adalah = Rp 1 juta + (Rp 1 juta) X (2% X 4) = Rp 1.080.000,00.

b. Untuk produk dengan akad mudharobah dan musyarokah, perlu memahami dahulu karakteristik usaha yang dijalankan anggota dan mengetahui berapa omzet usaha mereka. Juga perlu menentukan apakah pola pengembalian modal itu diangsur atau dibayar diakhir bersama bagi hasilnya. Bila diangsur, maka perlu dipertimbangkan rasio penurunan modal BMT di anggota (karena semakin berkurang karena angsuran). Bila dibayar di akhir, tidak menjadi sulit, karena modal BMT masih utuh di anggota.

Kita buat contoh kasus agar lebih mengerti:

Pa Jaja melakukan pembiayaan dengan :
Plafond = Rp 1.000.000,00
Jangka waktu = 4 bulan
Angsuran Pokok = Rp 250.000,00/bulan
Margin diharap BMT = 2 %/bulan
Omzet usaha = rata-rata Rp 3 juta/bulan

Untuk memudahkan perhitungan konversi ke nisbah, buatlah tabel proyeksi sebagai berikut:

Tabel proyeksi:
Angsuran Ke Pokok K Y D Nisbah
1 250.000 1 jt X 2% = 20.000 20 rb/3 jt=0,66%
2 250.000 (1 jt-250 rb) X 2% = 15.000 15 rb/3jt=0,5%
3 250.000 (1jt-250rb-250rb)X 2% =10.000 10 rb/3 jt=0,3%
4 250.000 =(1jt-250rb-250rb-250rb) X 2% = 5.000, 5 rb/3 jt=0,16%
Jumlah 1.000.000 Rp 50.000,00

Dengan tabel proyeksi di atas, maka untuk perhitungan bagi hasil, yang menjadi pegangan adalah nisbahnya. Nisbah itulah yang nantinya dikalikan dengan omzet riil yang didapat anggota setiap bulannya. Bulan pertama, nisbah 0,66% dikalikan omzet riil, bulan kedua 0,5 % dikalikan omzet riil bulan bersangkutan, demikian seterusnya.

Misalnya:
Pada bulan I, anggota mendapatkan penghasilan (omzet) sebesar Rp 3.200.000,00, maka bagi hasil untuk BMT Alim Rugi adalah:
0,66% X Rp 3.200.000,00 = Rp 21.120,00

Pada bulan 2, anggota mendapatkan penghasilan (omzet) sebesar Rp 2.800.000,00, maka bagi hasil untuk BMT Alim Rugi adalah:
0,5% X Rp 2.800.000,00 = Rp 14.000,00

Demikian seterusnya.

Masalah yang biasanya timbul dalam pembiayaan adalah, keengganan para anggota untuk mencatat pendapatannya. Namun, justru ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh para pengelola BMT Syariah, bagaimana mampu memberikan pembelajaran yang baik terhadap para anggotanya.

Artikel 1 : TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI BMT SYARIAH
Artikel 2 : TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI BMT SYARIAH II
Artikel 3 : CONTOH KASUS TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI BMT SYARIAH

TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI BMT SYARIAH II

2011-01-14T20:52:00.000-08:00

Kita lanjutkan pembahasan tentang tehnik perhitungan dan bagi hasil di BMT Syariah. Artikel pertama bisa anda baca di TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI BMT SYARIAH.

Secara umum rumus untuk menghitung harga jual ke anggota adalah:

HARGA JUAL = HARGA POKOK + KEUNTUNGAN YG DIHARAPKAN ( KYD )

Harga pokok dihitung dengan menghitung rasio CoM seperti dipaparkan di bawah:
Biaya rutin harus diketahui untuk mengukur apakah harga jual BMT kepada anggota bisa menutupi biaya rutin tersebut dan ada selisih lebihnya ataukah tidak.

Untuk mengetahui harga jual pesaing tidak sulit, karena sering dipublikasikan di media-media. Namun untuk menentukan Cost of Money (Com) kita perlu beberapa langkah:

a. Hitung berapa rata-rata biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya?
b. Hitung atau lihat berapa total asset pada bulan bersangkutan.
c. Hitung prosentasenya dengan rumus:

BIAYA OPERASIONAL x 100% = ASSET

Maka, nilai hasil perhitungan tersebut menunjukkan nilai impas (plus-plos), suatu kondisi tidak untung dan tidak rugi, dan dari nilai itulah harga jual BMT berangkat dengan melihat harga jual pesaing dan berapa laba yang diinginkan.

Apabila Cost of Money melebihi harga jual pesaing, sulit bagi BMT untuk bisa bersaing. Maka BMT harus melakukan efisiensi biaya. Kalau sulit melakukan efisiensi biaya, maka manajemen BMT perlu kreativitas yang serba super agar biar mahal bisa dibeli orang.

Contoh kasus:

BMT ALIM RUGI pada Agustus 2004 datanya menunjukkan untuk total biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp 20 juta, dan assetnya saat itu adalah Rp 1, 5 milyar, maka rasio Com-nya adalah : Rp 20 juta/Rp 1,5M X 100% = 1,33%. Berarti harga pokoknya adalah 1,33%.

Bila harga jual pesaing adalah 2%/bulan, maka agar bisa bersaing dengan pesaing namun masih memiliki untung, maka harga jual BMT:

Harga Jual = 1,33% + KYD

Nilai KYD bisa berapa saja tergantung Harga Jual Pesaing, sehingga jumlah total tidak melebihi pesaing agar memiliki nilai keunggulan.

Artikel berikutnya kita akan membahas Bagaimana menkonversikannya kepada nilai nisbah.

Artikel 1 : TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI BMT SYARIAH
Artikel 2 : TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI BMT SYARIAH II
Artikel 3 : CONTOH KASUS TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI BMT SYARIAH

TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI BMT SYARIAH

2010-12-24T20:40:00.000-08:00

Pada kesempatan ini kami memberikan artikel tentang TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI BMT SYARIAH yang terbagi dalam tiga artikel. Semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Sebagaimana yang sudah kita memafhumi bersama bahwa prinsip-prinsip transaksi syari’ah di BMT yaitu: prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip non-profit. Yang memerlukan teknik perhitungan khusus adalah prinsip bagi hasil dan jual beli pada BMT Syariah.

Prinsip bagi hasil melahirkan akad Musyarokah dan Mudharobah dengan berbagai macam produk pembiayaan. Prinsip bagi hasil pula melahirkan akad mudharobah pada berbagai jenis simpanan.

Prinsip jual beli melahirkan akad Murobahah, Bai’Salam dan Istishna.

Bagaimana teknis perhitungan akad yang menggunakan prinsip bagi hasil dan jual beli?

Untuk menentukan perhitungan bagi hasil pembiayaan dengan anggota, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa faktor:

a. Berapa rata-rata harga jual pesaing. Yang jadi pertimbangan pengelola BMT Syariah biasanya adalah harga pesaing lembaga-lembaga konvensional, artinya berapa prosen suku bunga pinjaman mereka.

Hal ini untuk bahan evaluasi sehingga harga jual BMT Syariah tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal sehingga kalah bersaing.

b. Berapa biaya rutin yang harus dikeluarkan BMT Syariah setiap bulannya (Cost of Money)?

Artikel 1 : TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI BMT SYARIAH
Artikel 2 : TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI BMT SYARIAH II
Artikel 3 : CONTOH KASUS TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN JUAL BELI BMT SYARIAH

Important Tips For Credit Repair

2010-11-06T21:32:00.000-07:00

In today’s society, no one can overemphasize the importance of a good credit line. In fact, having a bad credit record is even worse than having no money at all. Without bad credit it would be very difficult to get loans and do other transactions that would soon become necessary in the future such as applying for an apartment. However, people with bad credit need not sulk since they can still save themselves from their bad record through credit repair.

Credit repair may be done with a help of a financial adviser or credit repair services but it also helps to make some adjustments yourself. The best way of doing this is by proving that you are indeed capable of managing your finances. There are many ways of doing this, some of them are quite simple but they can definitely help mend a broken credit record.

Here are some important tips for credit repair:

1. Be sure to have your accounts settled on time. Whenever you get your bills, pay them immediately even way before the due date so you would not forget. Credit bureaus have a high regard for payment history and they factor it in your credit score, taking up as much as 35% of the score. A good idea is to have your accounts registered on automatic transfer so that payments would immediately be made.

2. Improve & Fix your Credit Score. If you have past debts, pay them off, or at least show that you are trying to. If you do not have enough money to pay everything, keep paying even in small installments. This will show that you are indeed responsible enough in trying to clear your accounts. Pay as much as your budget allows and pay regularly. Credit bureaus will notice these efforts, increasing your chances of getting a better score.

3. In case you do miss paying some accounts, try to catch up immediately. Not only do credit bureaus look at your missed payments, they also check how long bills are kept unpaid. If you respond quickly, you can still show that you can indeed pay your debts even if it is a little later.

4. Register to vote. While it may not seem to be connected, registered voters do have better standings with credit bureaus. It can show that you are a responsible citizen as well as a responsible creditor.

5. Get hold of your own copy of your credit report. In the credit report, you would find a list of reasons you got a low score. Knowing this is necessary for credit repair and to avoid future mistakes.

6. Limit yourself to only one or two new credit accounts if you do intend to apply. Possibly, a bad-credit card and a bad-credit mortgage would be enough for you to manage easily. Getting several credit accounts at once may make you a hot object for credit bureaus.

7. Keep your old accounts, do not close them. Closing your old bad accounts will not erase them from your credit record. Pay them off and then keep them clean. Having old accounts can actually increase your average account age, which can help boost your credit rating and help repair your record.

Bad credit is not impossible to repair if you know for yourself the important steps to mend your broken record. Try these steps yourself and see your credit line improve. If you still need any information about this, you can try to visit any credit repair services like thecreditpeople.com.

Feel The Gold Rush With Gold Coins

2010-11-06T21:22:00.000-07:00

BMT Syariah - A lot of people find collecting gold coins as not only an incredibly interesting hobby but a fairly lucrative one as well! Over time, your collection will accure value and parts of it can be sold if you desire. This way, you will have additional income for yourself later in life in addition to a fantastic collection of valuable gold 401k.

1. Face To Face: Coin Collectors Know Best

The internet is home to a lot of gold coin dealers wherein you can meet all sorts of people from all over the world who are into both buying and selling gold coins. Of course, it is a rather convenient venue for you to be able to do your transactions. You must be extremely conscious, however, when it comes to dealing with other gold coin collectors that you will meet through the internet. While there are some real gold coin enthusiasts in the internet, there are also those people who are posing as gold coin collectors and are just looking to rip you off.

2. Why Gold Coins?

The history of gold coins dates as far back as 2,700 years ago. The first gold coins in the world were issued in Lydia around 640 B.C. certain internet websites will provide you with a lot of information about the history of gold coins.

As money, gold coins have been a convenient way for people to do their transactions. Gold was only used for coins that were considered of a higher value. As gold is not the most common ore, it became impractical for gold to be used in the common coin systems of all major countries. This means a collection of gold coins is extremely rare due to the fact that gold coins are no longer being produced.

3. Gold Coins For Investment

- Gold is sensible investment: all major countries use reserves of gold (such as Fort Knox) to maintain their national worth
- A highly convenient investment
- Physical gold is extremely stable in value

4. Commemorative Coins

When it comes to the commemorative gold coins, since gold is deemed as a highly valuable kind of metal, it is an obvious choice when it comes to making or producing special commemorative coins. In the past, there are sets of gold coins that were just issued to mark coronations as well as other important state events. A lot of financial reserves that are being held by banks are in the form of gold coins. Gold coins are a desired form of a reserved asset since gold coins are not really used for circulation anymore.

5. About Collectors

There are a lot of various gold coin sellers, buyers as well as collectors who are waiting to bid on the best kind of gold coins in the market most especially in the internet. For most gold coins that can be bought as well as sold at prices that are closely related to their intrinsic gold content. The most popular bullion gold coins are the krugerrands as well as the sovereigns.

For most gold coin collectors, there are the highly coveted rare gold coins and a lot of gold coin collectors are interested in these rare gold coins that they will offer high bids just to be able to get their hands on these.

A lot of people who are looking for things to collect are in real treat if ever they try out collecting 401k gold most especially because gold coins can be bought in highly excellent and may be in even mint condition for only a relatively low premium over the gold coin’s gold content. Also, since the coin is made from gold, it is highly unlikely that it will tarnish or even discolor.

If you are looking into collecting gold coins, first research the various gold coins that are available in the market today like gold IRA. Find out how much they are really worth due to their gold content, and then factor in any additional value to the coin for being rare. Always be on the lookout for fake coins, and have coins appraised by a gold coin expert to avoid large differences in price.

Getting The Right Account For Your Business

2010-09-28T08:23:00.000-07:00

BMT Syariah - While many people turn to their usual bank when opening a business account, it’s advisable to shop around. There can be some advantages to using the same bank for personal and business accounts – your manager may be more supportive if you are known to the bank and have a sound financial track record. However, each bank offers different services and has different bank charges.

Many banks are currently offering free business banking for a set period – six months or a year – as an incentive. There are also a variety of support packages, such as free business software and dedicated advisers to help with your business plan. Choose a bank that will give the best all round deal for your particular business like diy super – you may also want to consider corporate ethos and ethical banking when deciding which bank to take your business to.

Choosing Your Accounts

Depending on your business type and size, you may need different accounts. If you are likely to be making frequent transactions, for example, you may be better off with an account that charges a fixed monthly fee, rather than a fee per transaction. If you need to process debit and credit card payments, you will need a merchant account.

For overseas trading, you may want a foreign currency account. As with personal accounts, it may be worthwhile to hold more than one type of account – for example, a current account for day-to-day banking and a deposit account for investing profits. There’s nothing to stop you having different accounts with different banks – although you might get a better deal if you hold all your accounts with one diy super account.

Opening Your Account

You will need to set up a meeting with a business advisor to open a diy super account. In order to prevent money laundering, you will need to provide certain information at this point – including proof of identity such as driving license or passport, plus proof of your address and signature. The advisor will want to see a business plan and details of your financial planning. There are many schemes that offer help with putting together a business plan. Make sure you have as detailed a plan as possible when presenting it to your advisor – this will help him or her to offer the best services for your needs.
You will also need an account opening mandate – the bank will provide this.

Remember, for limited companies you will need a certificate of incorporation.

Lowongan kerja di BMT 'Amal Rabbani

2010-08-07T09:05:00.000-07:00

We need employees to be placed in the position:
A. Marketing (Mk)
B. IT
C. Customer Service (CS)
D. Teller (TL)

A. Marketing (Mk)
Requirements:

1. Islamite
2. SMA min
3. Male max 30 years
4. Can read Al-Quran
5. Domicile at jakarta and surrounding areas
6. Having the SIM C

B. IT
Requirements:
Islamite

1. Male max 30 years
2. Education min D3 in any discipline (preferably majoring in IT)
3. No smoking
4. Can read Al-Quran
5. Mastering programming languages (VB, PHP, JavaScript, etc.)
6. Mastered the concept of a database (MySQL, SQLServer, Oracle, etc.)
7. Mastering Computers and Networking Trouble Shooting
8. Domicile at jakarta and surrounding areas
9. Having the SIM A and C

C. Customer Service (CS)
Requirements:

1. Islamite
2. Can read Al-Quran
3. Women max 27 th
4. min D3 any discipline
5. MANDATORY wearing hijab
6. Looking and attractive personality
7. Able to communicate well
8. mastering comp Ms word, excel etc.
9. Preferably with experience in CS
10. Domicile at jakarta and surrounding areas

D. Teller (TL)
Requirements:

1. Islamite
2. Can read Al-Quran
3. Women max 27 th,
4. Education min D3 any discipline
5. wearing hijab
6. Mastering Ms word, excel etc.
7. Able to communicate well
8. Diligent. Tough and Accurate in melaksanan duties as a teller
9. Domicile at jakarta and surrounding areas
10. Looking and attractive personality

Immediately send the complete application and CV via POS to:
HRD BMT 'Amal Rabbani
Jl.Inspeksi Kalimalang Ruko Niaga Kalimas Blok D No.26
Bekasi
Or
Via email to: hrd_amalrabbani@ymail.com

Include in the letter of application, you know the information on this job and how and from where (from what website or what newspapers or anything else)

Kirim surat lamaran anda dalam bhs indonesia

This job was closed on 16 september 2010

Online Credit Repair Avail of Services to Help You

2010-07-11T15:49:00.000-07:00

If you want online credit repair, there are many services online that will guide you through the process of repairing your own credit record for free. Bad credit does not have to be with you forever and you can take steps now to repair your own credit record. There is no need to pay out hundreds or thousands of dollars to get the help you need. By searching for online credit repair, you will find a wealth of information to help you. Credit repair online is very achievable.

If you do decide that you need help, read the information available online. Credit repair is something that will take time so you shouldn’t expect it to happen overnight. You can start by consolidating your bills with one debt reduction loan. Contact your bank or lending institution. These organizations have credit counsellors who will help you with bad credit repair.

The counsellor will help you determine the amount of money you need to borrow to pay off your bills. If you have many bills, then you can choose the ones with the highest monthly payments, leaving you with a manageable monthly payment. With online credit repair, there are many ways you can find counsellors to help you without going through your bank, but these will charge a fee for the services. You don’t need to waste any more money by paying unnecessary charges to help you with bad credit repair. Online credit repair is like any credit repair, it’s a matter of finding the right resources.

The main thing with bad credit repair is to make a conscientious effort to pay your bills on time. If possible, pay a little more than the minimum monthly payment. This not only helps to repair your bad credit, but gets the bills paid off earlier because you reduce the amount of interest charged on your account. Online credit repair help is available from all of the credit bureaus and there are even guidebooks online to help you with every step of the process.

One of the suggestions you will get from an online credit report repair services is that you should pay as much as possible on your bills that have the highest amount of interest. If you are paying off a credit card, instead of putting money in the bank to have in case of an emergency, pay it on the credit card instead. This way if you need extra money, you still have the card to use. Tips for bad credit repair from online credit repair sources will also tell you that you can have a prepaid credit card so that when you spend any money, it will not put your further in debt.

Online best credit repair company can work very well, please visit www.repairyourbadcredit.com to find the right resources.

Credit Repair Service

2010-04-05T07:54:00.000-07:00

bmt syariah - We must know that credit repair service is offered by many companies online. In most Credit repair service programs a certified counselor helps you access your financial situation and help you create a spending plan that will allow you to live while taking care of your debts. A good credit repair service will also go so far as to negotiate with creditors, attempting to get you a better deal on your interest rates and payments.

Many people find themselves in a situation where they are overwhelmed by credit. Many circumstances can come into play here to create this situation. Medical issues, sudden debts, and unforeseen expenses all can contribute to the need for credit repair services. It isn’t a service used only by people who can’t control their spending habits as is often believed. At times credit repair is simply a smart move to control ones interest rates. Whatever the reasoning these services are easy to use.

The process of credit repair may also require the education of the consumer in areas of credit management. Most credit repair services will provide that education as a part of the over all program. This is something that credit repair service companies feel is an important part of the entire process.

Credit repair services can help you begin over again to fix credit and get back on your feet no matter what the reason is that you need them for in the first place. The stigma that credit repair services carried with them for so long no longer apply. More and more people are beginning to see the benefits to using a credit repair service.

A Credit Repair Services Help Get Your Finances Back On Track

2010-04-02T17:27:00.000-07:00

bmt syariah - Recent studies have shown that an average individual in a developed country spends almost forty per cent of his or her monthly salary before earning it. Today’s society runs on credit and with loans being easily available for the fulfillment of each and every desire, be it owning a new car or going on a holiday, we can easily be labeled a credit dependent society. However, a major downside to this credit trend that we are living with is that more and more people are finding it difficult to manage their numerous loans and landing themselves into bad credit situations. While some people actually end up in bad credit situations because of over spending and mismanagement, the majority of people who are finding it difficult to pay back their loans on time are those who have been faced with sudden job losses, illnesses, transfers or accidents. If you are also on the verge of getting into a bad credit situation or are already knee deep in loans that you are finding hard to pay back, then you should avail the help of a credit repair service as soon as possible.

I've been looking for credit repair services in internet and I'm considering hiring RepairYourBadCredit.com. Based upon your needs and requirements to fix credit, you can avail different types of debt consolidation loans.

Many financial institutions offer credit repair to people who want to make their debts more manageable. A debt consolidation firm can be of great help to people who cannot pay back their numerous debts on time and are being forced to pay back even higher amounts as a result of increasing APRs and late fees. However, taking a debt consolidation loan is a better option than paying many separate loans with different terms of payments and different rates of interest. This is because companies offering debt consolidation loans will provide you with better rates of interest (much cheaper than what you were paying earlier) and more flexible terms of repayment. Apart from having to pay lesser amounts, a debt consolidation loan is easier to manage than your previous outstanding balances since you only have to make a single payment per month at a constant rate of interest.

SEKILAS TENTANG ASURANSI DALAM BMT SYARIAH 5

2010-01-30T08:14:00.000-08:00

BMT Syariah - Akhirnya sampai juga ke bagian ujung dari tulisan Asuransi ini. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang bisa memperjelas tentan asuransi.

Pertanyaan Yang masih Ada

Kendati sekilas tampaknya semua mekanisme takaful Islam telah berjalan sesuai syari'ah, tapi tak urung mengundang sejumlah pertanyaan. Pada pokoknya pertanyaan tersebut berpangkal pada dua perkara yakni: Pertama, tentang terpenuhi tidaknya syarat bagi sahnya aqad jaminan serta terpenuhi tidaknya syarat dalam aqad jaminan yang disahkan syara'; dan Kedua, seputar kedudukan perusahaan takaful itu sendiri: apakah ia berperan sebagai perusahaan penjamin, ataukah sebagai perusahaan pengelola dana nasabah (mudharib), atau hanya sekedar sebagai pialang (broker) yang mempertemukan nasabah sebagai pemilik dana dengan pengusaha.

Menurut fiqh Islam, sebagaimana disebut oleh Syekh Taqiyyudin al-Nabhani di atas, terdapat lima rukun dhaman, yakni adanya pihak yang menjamin dhamin), yang dijamin madhmun 'anhu) dan yang meneriman jaminan (madhmun lahu), dan adanya barang atau beban (harta) yang harus ditunaikan, yakni sebagaimana disebut oleh hadits di atas, berupa hak harta yang wajib dibayar atau akan jatuh tempo pemenuhannya, serta adanya ikrar atau ijab qabul. Nah, sudahkan kelima rukun ini lengkap ada dalam asuransi takaful?

Pada sisi lain ada kesamaran dalam mekanisme asuransi takaful. Bila dikaji lebih jauh, di dalam mekanisme kerja asuransi takaful agaknya berlangsung dua aqad sekaligus, yakni aqad saling menanggung diantara para nasabah (aqad takafuli) dan aqad syarikat antara nasabah dan perusahaan takaful yang dibuktikan dengan adanya bagi hasil uang nasabah yang disimpan perusahaan asuransi takaful. Dalam hal aqad saling menanggung, siapakah yang menjadi penanggung dan yang ditanggung? Bila aqad dalam Takaful adalah aqad takafuli antar peserta, pernahkan aqad itu berlangsung sebagaimana mestinya diantara mereka sendiri? Bila diantara nasabah sudah bisa saling menanggung, lalu apa fungsi perusahaan asuransi Takaful? Maksudnya, dalam hal ini kedudukan perusahaan Takaful sebagai apa? Apakah sebagai pihak pengelola dana nasabah? Bila sebagai pengelola dana nasabah, mengapa disebut perusahaan Takaful, mengapa bukan perusahaan biasa sebagaimana yang lain?

Tapi, benarkah perusahaan asuransi Takaful bertindak sebagai pengelola dana nasabah? Ternyata tidak, karena dana yang dikumpulkan tidak dikelola sendiri (menurut UU yang berlaku Takaful termasuk lembaga keuangan non bank yang hanya boleh menghimpun dana tapi tidak boleh menyalurkan apalagi memutarnya sendiri) melainkan disalurkan ke BMI. Itupun oleh BMI, karena juga tidak boleh berusaha (lembaga keuangan bank menurut UU hanya boleh menghimpun dan menyalurkan dana, tapi tidak boleh berusaha), disalurkan lagi kepada pengusaha. Karena bukan sebagai lembaga pengelola, maka semestinya perusahaan Takaful hanya berfungsi sebagai pialang (perantara) antara nasabah dan pengusaha (yang dalam faktanya itupun tidak pernah ada), ataupun wakil nasabah dalam berhadapan dengan pengusaha. Sebagai perantara, Takaful berhak mendapat komisi. Sedang sebagai wakil, Takaful bisa mendapat imbalan (ujrah atau 'iwad). Tapi dalam kenyataannya, mengapa perusahaan memungut bagi hasil, dan karenanya juga menanggung kerugian?

Penutup

Beberapa pertanyaan di atas tidak lain demi kesempurnaan mu'amalah secara Islamy. Sebab, penyimpangan atau ketidaksesuaian setiap bentuk mu'amalah dari ajaran Islam hanya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kehalalan harta yang diperoleh.

Alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut: Akad saling menanggung bisa dilakukan diantara para peserta. Jadi sejumlah para nasabah membentuk kesepakatan bersama untuk saling menanggung dengan cara mengumpulkan sejumlah uang. Bisa pula disepakati dana yang dikumpulkan dipakai sebagai modal usaha yang diputar oleh sebuah perusahaan, dimana sebagian atau seluruh keuntungan itulah yang digunakan sebagai dana tanggungan. Bila berlebih, bisa disepakati lebih jauh untuk menanggung orang lain yang bukan anggota takaful. "Perusahaan Takaful" (bisa dicari nama lain yang lebih netral) dalam hal ini bisa berperan sebagai wakil kedua belah pihak (pengusaha dan para nasabah), yang mengurusi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan takaful. Lembaga ini memperoleh dana bisa dari pungutan biaya administrasi dari para nasabah atau imbalan baik dari nasabah ataupun pengusaha. Dana tersebut lebih banyak digunakan untuk biaya operasional atau mengembangkan kegiatan takaful. Bukan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian lembaga itu didirikan memang untuk kegiatan nirlaba, yang berbeda sama sekali baik dari falsafah pendirian, tujuan, maupun tata kerjanya dengan perusahaan asuransi dalam sistem kapitalis.

Wallahu'alam bis-shawab

Disampaikan pada acara Gebyar Ramadhan, PT. Rekayasa Industri, Jakarta, Rabu, 5 Februari 1997.

Ismail Yusanto. Dosen Univ. Ibn Khaldun Bogor, Ketua Yayasan Kemudi, Pengamat masalah Ekonomi Islam.

SEKILAS TENTANG ASURANSI DALAM BMT SYARIAH 4

2010-01-14T07:55:00.000-08:00

BMT Syariah - Tidak disangka ya, ternyata asuransi hukumnya begitu. Masyarakat kita memang masih awam akan hal ini. Kalau asuransi hukumnya haram, apakah ada yang lebih baik? Pasti ada dong.

Nah, pada artikel kali ini kita akan membahas tentang Takaful, yang bisa kita jadikan alternatif untuk asuransi. Silahkan dilanjut bacanya :-)

Takaful: Sebagai Alternatif

Sebagai kritik terhadap sistem asuransi konvensional yang dinilai mengandung riba, judi dan kedzaliman, di Indonesia telah berdiri perusahaan asuransi Islam (Takaful). Perusahaan ini diyakini berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah dalam mua'amalah yang menyangkut prinsip jaminan, syirkah, bagi hasil dan ta'awun atau takaful (saling menanggung). Berasal dari bahasa Arab, takaful berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Menilik pengertiannya, asuransi takaful barangkali bisa digolongkan ke dalam bentuk Asuransi Saling Menanggung.

Menurut para penggagas Takaful, setidaknya terdapat tiga keberatan dalam praktek asuransi konvensional. Pertama, unsur gharar atau ketidakpastian. Kedua, maysir atau untung-untungan, dan ketiga, riba. Ketidakpastian atau gharar tercermin dalam bentuk akad dan sumber dana klaim serta keabsahan syar'iy penerimaan uang klaim. Peserta asuransi tahu berapa yang akan diterima tapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan karena hanya Allah saja yang mengetahui kapan ia meninggal (dalam hal asuransi jiwa). Aqad yang terjadi dalam asuransi konvensional adalah 'aqd tabadulli, yakni pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Padahal dalam Islam, harus jelas berapa yang akan kita bayar dan berapa yang akan kita terima. Dalam takaful unsur gharar dihilangkan. Akad yang dipakai bukan akad pertukaran tapi 'aqd takafuli, yakni akad tolong menolong dan saling menanggung. Artinya, semua peserta asuransi Islam menjadi penjamin satu sama lainnya. Kalau salah satu peserta meninggal yang lain menanggung, demikian sebaliknya.

Masih menyangkut gharar, dalam asuransi konvensional ada ketidakjelasan menyangkut sumber dana pembayaran klaim. Peserta tidak mengetahui darimana dana pertanggungan berasal manakala ia meninggal atau mendapat musibah sebelum premi yang harus dibayarkannya terpenuhi. Luas diketahui dana itu diperoleh dari sebagian bunga yang didapatkan dari penyimpanan uang premi para nasabah oleh perusahaan asuransi di bank konvensional. Bahkan bisa dikatakan bahwa dari bunga uang premi para nasabah itulah perusahaan mendapat "keuntungan", setelah dipotong untuk biaya operasi dan kemungkinan pembayaran uang tanggungan.

Dalam takaful, sejak awal nasabah telah diberi tahu dari mana dana yang diterimanya berasal, bila ia meninggal atau mendapat musibah. Ini dimungkinkan sebab setiap pembayaran premi sejak awal telah dibagi menjadi dua. Pertama masuk ke dalam rekening pemegang polis, dan kedua dimasukkan ke rekening khusus peserta yang diniatkan tabarru' (membantu) atau sadaqah untuk membantu saudaranya yang lain, misalnya dua persen (bisa berubah-ubah tergantung jumlah pemegang polis; semakin banyak semakin kecil) dari jumlah premi. Jika ada peserta yang meninggal sebelum masa jatuh temponya habis, kekurangan uang pertanggungan akan diambil dari rekening khusus atau tabarru' tadi.

Misalnya, seorang peserta mengambil waktu pertanggungan 10 tahun, dengan premi Rp 1 juta pertahun. Dari jumlah itu, dua persen (Rp 20 ribu) dimasukkan ke rekening khusus (tabarru') sehingga rekening peserta menjadi Rp 980 ribu setahun. Dalam 10 tahun terkumpul Rp 9,8 juta. Karena ia menitipkan uangnya pada perusahaan, peserta berhak mendapat keuntungan bagi hasil, misalnya 70:30. Tujuh puluh persen untuk nasabah, sisanya untuk perusahaan takaful.

Bila peserta tesebut meninggal pada tahun kelima masa angsuran misalnya, ia akan mendapat dana pertanggunan. Dana itu terdiri dari: rekening peserta selama lima tahun (5 x Rp 980 ribu) ditambah dengan bagi hasil selama lima tahun dari uang tersebut, misalnya Rp 400 ribu, dan sisa premi yang belum dibayarkan 5 x Rp 1juta Rp 5 juta. Dari mana perusahaan takaful mendapat uang Rp 5 juta ini?. Bagian lima juta inilah yang diambil dari dana tabarru' tadi.

Jika peserta tersebut mengundurkan diri pada tahun kelima, ia mendapatkan kembali uang sebesar Rp 5,3 juta, yang terdiri dari Rp 4,9 juta dari rekening peserta selama lima tahun dan Rp 400 ribu dari bagi hasil selama lima tahun.

Dalam praktek asuransi konvensional, peserta yang mengudurkan diri sebelum jangka waktu pertanggungan habis biasanya tidak mendapat apa-apa. Karena uang premi yang sudah dibayarkannya dianggap hangus. Kalaupun bisa diambil itu hanya sebagian kecil saja. Inilah yang dimaksud unsur "maysir" (judi) dalam asuransi konvensional. Dalam praktek seperti ini, ada pihak yang (selalu) diuntungkan, yakni perusahaan asuransi, dan ada pihak yang dirugikan, yakni peserta. Memang kini ada asuransi yang memungkinkan peserta mengundurkan diri sebelum waktu pertanggungan habis. Tapi biasanya perusahaan asuransi menentukan sendiri batas waktu boleh tidaknya uang yang sudah dibayarkan peserta ditarik kembali. Misalnya tiga tahun. Ini berarti sebelum tiga tahun (sebelum reversing period) peserta tidak bisa mengambil uangnya jika karena sesuatu hal mengundurkan diri. Selepas tiga tahun, peserta memang boleh mengambil kembali uangnya, tapi biasanya dipotong biaya administrasi.

Dalam takaful, reversing period atau masa dibolehkannya peserta mengambil uang yang telah dibayarkan (mengundurkan diri atau membatalkan kontrak) adalah sepanjang waktu pertanggungan. Kendati peserta baru membayar satu kali angsuran misalnya, ia berhak mendapatkan kembali uangnya jika mengundurkan diri, kecuali sebagian kecil yang dipotong untuk dana tabarru'.

Asuransi konvensional biasanya menginvestasikan dananya atas dasar perhitungan bunga. Begitu juga jika mereka harus meminjam uang dari bank. Artinya, unsur riba di sini sangat dominan. Takaful menghilangkan praktek ini. Kalaupun perusahaan takaful memutarkan uang nasabah ke pihak lain, perhitungan keuntungannya atas dasar bagi hasil. Pendek kata mereka hanya mau menempatkan dananya dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selisih nisbah pembagian keuntungan antara perusahaan takaful dengan bank syariah penyalur dana (BMI) -- harus demikian karena menurut UU yang berlaku, perusahaan asuransi hanya boleh menghimpun dana tapi tidak boleh menyalurkan dana -- dengan pembagian keuntungan antara perusahaan asuransi dengan nasabah itulah yang menjadi keuntungan perusahaan takaful.

SEKILAS TENTANG ASURANSI DALAM BMT SYARIAH 3

2010-01-02T06:26:00.000-08:00

BMT Syariah - Setelah membahas pengertian asuransi lalu bentuk-bentuk asuransi, kini saatnya menginjak bagian hukum. Apa sih hukum asuransi, halal tidak di mata agama, dan beberapa pertanyaan lainnya akan dibahas di bagian ini.

Hukum Asuransi

Taqiyyudin al-Nabhani dalam kitab al-Nidzamu al-Iqtishady fi al-Islam, menyatakan bahwa asuransi adalah mu'amalah yang batil, oleh sebab dua perkara. Pertama, karena tidak terpenuhinya aqad dalam asuransi sebagai aqad yang sah menurut syara'. Kedua, karena aqad dalam asuransi tidak memenuhi syarat bagi sahnya aqad jaminan (dhaman).

Menurut Taqiyyudin, sebuah aqad dinilai sah oleh Islam bila aqadnya itu sendiri berlangsung secara sah, dan itu menyangkut barang atau jasa. Aqad terjadi menyangkut barang, baik dengan imbalan seperti dalam aqad jual beli, atau tanpa imbalan seperti dalam hibah atau hadiah. Aqad bisa pula terjadi pada jasa, baik dengan imbalan seperti dalam ijarah (perburuhan) atau tanpa imbalan seperti dalam aqad pinjaman ('ariyah). Dilihat dari kategori ini, aqad asuransi tidaklah termasuk aqad, baik menyangkut barang ataupun jasa. Karena faktanya, aqad asuransi itu berkaitan dengan perjanjian atas jaminan pertanggungan. Janji ini tidak dapat dianggap barang, karena dzatnya tidak bisa dinikmati serta dimanfaatkan. Tidak bisa juga dianggap jasa, karena tidak ada yang bisa memanfaatkan janji itu baik secara langsung maupun tidak. Adapun didapatnya sejumlah uang berdasarkan janji kesediaan menanggung itu, tetap tidak dapat merubah fakta bahwa janji itu bukanlah jasa, karena uang pertanggungan itu hanyalah merupakan akibat dari kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari itu jelaslah bahwa asuransi tidak memenuhi syarat agar bisa disebut aqad yang sah. Pendapat ini di dukung oleh Khalid Abd. Rahman Ahmad dalam bukunya "al-Tafkir al-Iqtishady fi al-Islam".

Masih menurut Syekh Taqiyyudin, jaminan (dhaman) adalah pemindahan harta pihak penjamin kepada pihak yang dijamin dalam menunaikan suatu kewajiban. Dalam pemindahan harta seseorang kepada pihak lain itu disyaratkan harus ada penjamin (dhamin), yang dijamin (madhmun 'anhu) dan yang menerima jaminan (madhmun lahu). Lalu agar jaminan itu sah, disyaratkan terjadi dalam perkara penunaian hak harta yang benar-benar wajib dipenuhi oleh yang dijamin, seperti hutang, atau yang akan jatuh tempo pemenuhannya, seperti mahar atau garansi terhadap barang dan sebagainya. Jika yang dijamin tidak mendapatkan apa-apa, maka dalam hal ini tidak terjadi pemindahan harta. Yang tidak wajib ditunaikan oleh pihak yang dijamin tentu lebih tidak wajib ditunaikan oleh pihak penjamin.

Dalilnya, Syekh Taqiyyudin menunjuk sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda' dari Jawir. Dalam hadits ini diriwayatkan, Rasulullah pernah tidak bersedia menyalatkan (mayat) seorang laki-laki yang mempunyai hutang (semasa hidupnya). Rasulullah disodori jenasahnya (untuk dishalatkan), kemudian beliau bersabda: "Apakah ia mempunyai hutang?" Mereka menjawab: "Benar, yaitu dua dinar." Kemudian beliau bersabda: "Shalatkan sahabat kalian." Kemudian Abu Qathadah al-Anshari berkata: "Biarkan hutangnya menjadi tanggunganku, ya Rasulallah." Maka beliau lalu mau menyalatkannya. Ketika Allah telah menaklukkan berbagai negeri di bawah kekuasaan Rasulullah, beliau bersabda: "Aku lebih utama bagi setiap mukmin dari diri mereka sendiri. Maka barang siapa yang meninggalkan hutang, akulah yang akan melunasinya, dan barang siapa yang meninggalkan warisan maka harta warisan itu bagi pewarisnya"

Kisah dalam hadits di atas menunjukkan adanya aqad jaminan, yakni dalam apa yang telah dilakukan oleh Abu Qathadah dengan menjamin kewajiban pelunasan hutang-hutang si mayat. Di situ Abu Qathadah memindahkan kepemilikan sebagian hartanya kepada si mayat untuk menunaikan hak harta berupa hutang yang tentu saja tetap harus dibayar oleh si mayit. Kisah ini juga menunjukkan bahwa dalam masalah jaminan terdapat pihak penjamin, yakni Abu Qathadah; yang dijamin, yakni si mayit; dan pihak yang mendapatkan jaminan (majhul). Jelas pula bahwa jaminan adalah kewajiban penunaian hak harta tanpa suatu imbalan apapun, karena Abu Qathadah yang bersedia menjamin pembayaran hutang si mayit memang tidak memperoleh apa-apa. Sementara, dalam kisah di atas, pihak yang dijamin, yakni si mayat, dan pihak yang mendapatkan jaminan, yakni orang yang berpiutang adalah sama-sama majhul. Dengan demikian hadits ini telah sangat jelas memuat syarat sahnya aqad jaminan (dhaman).

Berdasarkan ketentuan ini, aqad jaminan pada asuransi konvensional tidaklah memenuhi keseluruhan syarat bagi sahnya sebuah aqad jaminan yang disahkan syariat. Dalam asuransi memang seolah-olah terdapat pihak penjamin, yakni perusahaan asuransi; pihak yang dijamin, yakni nasabah; dan yang menerima jaminan yang tergantung pada jenis asuransi. Bila asuransi jiwa misalnya, berarti penerima jaminan adalah ahli waris. Bila asuransi kecelakaan, kebakaran dan angkutan, yang menerima jaminan adalah nasabah itu sendiri. Tapi, bila ditilik lebih jauh, dalam asuransi itu sesungguhnya tidak ada pemindahan hak seseorang kepada orang lain. Perusahaan asuransi sendiri kenyataannya tidaklah menjaminkan hartanya kepada seseorang dalam menunaikan kewajiban pihak tertanggung (nasabah). Karenanya perusahaan asuransi tidak bisa disebut pihak penjamin (dhamin).

Di sini juga tidak ada jaminan, karena tidak ada hak harta yang harus ditunaikan oleh seseorang yang dijamin. Tanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi berupa uang seharga barang atau sejumlah uang yang diserahkan oleh perusahaaan asuransi tersebut ternyata tidak otomatis diterima oleh penerima tanggungan ketika polis asuransi tersebut ditandatangani, baik secara tunai maupun dibayarkan kemudian. Dengan demikian perusahaan asuransi menjamin sesuatu yang tidak wajib dilaksanakan.

Dalam sistem asuransi juga tidak ada pihak yang dijamin (madhmun 'anhu), karena perusahaan asuransi tersebut tidak memberikan jaminan kepada seseorang yang harus memenuhi suatu hak. Lagi pula ketika perusahaan asuransi berjanji menyerahkan pertanggungan atau menyerahkan uang ganti rugi pada saat terjadinya kerusakan, atau hilangnya barang atau terjadinya kecelakaan, hal itu sebenarnya merupakan imbalan dari sejumlah premi yang diserahkan oleh pemegang polis (pihak tertanggung). Dengan begitu jelaslah bahwa sistem asuransi adalah jaminan dengan imbalan. Ini tentu tidak sah, karena salah satu syarat sahnya jaminan adalah apabila pemberi jaminan tersebut berlangsung tanpa imbalan apapun. Karena itulah secara keseluruhan asuransi adalah batil. Bila aqad asuransi batil, maka harta yang diperoleh adalah haram karena diperoleh dengan jalan haram.

SEKILAS TENTANG ASURANSI DALAM BMT SYARIAH 2

2009-12-22T10:10:00.000-08:00

BMT Syariah - Setelah mengenal sedikit pengertian asuransi, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk asuransi.

Bentuk Asuransi

Prof. KH. Alie Yafie dalam buku "Menggagas Fiqh Sosial" mengutip uraian Prof. Dr. Wirjono Projodikoro SH. dalam buku Hukum Asuransi di Indonesia, dan Ny. Emmy Pangaribu Simanjutak SH. dalam Hukum Pertanggungan, menyebut ada beberapa bentuk asuransi.

Pertama, bila ditilik dari segi maksud dan tujuan yang hendak dicapai, asuransi dapat dibagi menjadi tiga, yakni Asuransi Ganti Kerugian, Asuransi Sejumlah Uang dan Asuransi Wajib. Asuransi Ganti Kerugian atau Asuransi Kerugian adalah suatu bentuk asuransi dimana terdapat suatu perjanjian berupa kesediaan pihak penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Ada kalanya penggantian kerugian yang diberikan oleh penanggung sebenarnya tidak dapat disebut ganti rugi yang sesungguhnya. Yang diterimanya itu sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Disebut kesepakatan, karena siapa yang mau nyawanya diganti dengan sejumlah uang? Asuransi yang demikian ini disebut Asuransi Sejumlah Uang atau Asuransi Orang, yang merupakan lawan (muqabil) dari asuransi ganti kerugian yang dianggap sebagai asuransi yang sesungguhnya. Yang termasuk golongan asuransi ganti kerugian ialah asuransi kebakaran, asuransi laut, asuransi pengangkutan di darat dan sebagainya. Dan yang termasuk golongan asuransi sejumlah uang ialah asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. Di Barat istilah insurance digunakan untuk asuransi ganti kerugian sedang assurance untuk asuransi sejumlah uang.

Sedang dalam Asuransi Wajib, dikatakan wajib karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan perjanjian. Pihak yang mewajibkan ini biasanya adalah pihak pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai penanggung. Ia mewajibkan asuransi ini berdasarkan atas pertimbangan untuk melindungi golongan lemah dari bahaya yang mungkin akan menimpanya. Disamping itu juga ada tujuan lain, yakni mengumpulkan sejumlah uang premi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk keperluan lain yang dianggap lebih penting.

Kedua, apabila ditilik dari sudut badan usaha yang menyelenggarakan asuransi, maka dapat dibagi menjadi dua, yakni Asuransi Premi dan Asuransi Saling Menanggung. Asuransi premi adalah bentuk asuransi biasa. Dalam asuransi ini terdapat suatu perusahaan asuransi di satu pihak yang mengadakan persetujuan asuransi dengan masing-masing pihak tertanggung secara sendiri-sendiri, dimana diantara tertanggung tidak ada hubungan hukum satu sama lain. Kebalikannya, di dalam asuransi saling menanggung ada suatu persetujuan dari semua para pihak tertanggung selaku anggota. Mereka tidak membayar premi, melainkan membayar semacam iuran kepada pengurus dari perkumpulan. Dan juga selaku anggota perkumpulan, mereka akan menerima pembayaran apabila memenuhi syarat, yang tergantung pada peristiwa yang semula belum dapat ditentukan akan terjadi.

SEKILAS TENTANG ASURANSI DALAM BMT SYARIAH

2009-12-22T07:02:00.000-08:00

BMT Syariah - Pembaca mungkin sudah mengetahui bahwa selain sektor riil (perdagangan dan jasa), dalam sistem ekonomi kapitalistik berkembang pula sektor non-riil atau sektor keuangan. Dalam sektor ini, uang tidak lagi dianggap sebagai alat tukar semata tapi juga sebagai komoditi yang bisa diperdagangkan atau diambil "manfaatnya". Salah satu bentuknya adalah "jasa" asuransi. Mereka memang menganggap usaha ini, sebagaimana perbankan, sebagai jasa. Padahal bila ditilik lebih jauh usaha tersebut adalah memperlakukan uang sebagai komoditi seperti disebut diatas. Maka asuransi adalah sebuah usaha yang mengambil keuntungan dari komoditas uang yang berputar dalam jasa jaminan.

Pengertian Asuransi

Dr. H. Hamzah Ya'cub dalam buku Kode Etik Dagang Menurut Islam, menyebut bahwa asuransi berasal dari kata dalam bahasa Inggris "insurance" atau assurance" yang berarti jaminan. Dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bahwa asuransi adalah: suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Pada awalnya asuransi dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan berupa asuransi kebakaran. Lalu pada abad 13 - 14, seiring dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan laut antar pulau, berkembanglah asuransi pengangkutan laut. Asuransi jiwa sendiri baru dikenal pada awal abad 19. Kodifikasi hukum yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte memuat pasal-pasal tentang asuransi dalam KUHD. Kodifikasi ini kemudian mempengaruhi KUHD Belanda, yang sebagiannya hingga sekarang masih dipakai di Indonesia.

Bentuk asuransi sekarang sudah sangat beragam. Disamping yang telah disebut, juga ada asuransi kecelakaan, asuransi kerusakan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kredit, bahkan juga asuransi organ tubuh (kaki pada pemain bola, suara pada penyanyi dan sebagainya).

Tujuan asuransi pada pokoknya adalah "mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima risiko itu disebut penanggung(insurer)". Ia mau melakukan hal itu tentu bukanlah semata-mata demi kemanusiaan saja (bahkan mungkin alasan sosial ini memang tidak pernah ada), tapi karena ia melihat dalam usaha ini terdapat celah untuk mengambil keuntungan. Sebagai perusahaan, pihak penanggung bagaimanapun lebih dapat menilai besarnya risiko itu dari pada pihak tertanggung (insured) seorang. Berdasarkan besar kecilnya risiko yang dihadapi penanggung dan berapa besar persentase kemungkinan klaim yang akan diterimanya, didukung analisa statistik, perusahaan asuransi dapat menghitung besarnya penggantian kerugian. Dan dari jumlah inilah perusahaan memintakan premi kepada pihak tertanggung. Di luar itu, perusahaan asuransi masih memasukkan biaya operasional dan margin keuntungan untuk perusahaan. Ini merupakan teknik perusahaan asuransi untuk meraup untung. Bila biaya operasional dan margin keuntungan dari satu nasabah tertanggung sudah diperoleh, ditambah dengan perolehan bunga dari uang premi nasabah tiap bulan yang disimpan di bank, maka perusahaan asuransi tentu saja akan meraup untung berlipat-lipat dari semakin banyak nasabah yang berhasil digaet.

Memang diakui masih ada kemungkinan dalam prakteknya perhitungan teliti itu meleset. Dalam arti, masih ada bahaya besar bagi perusahaan bila menanggung sendiri. Tapi kemungkinan itu sangat kecil, kalau tidak bisa disebut tidak ada sama sekali. Disampingi itu, perusahaan bisa berupaya agar risiko itu ditanggung pula oleh pihak lain. Inilah yang dinamakan re-asuransi.

Bersambung ke SEKILAS TENTANG ASURANSI DALAM BMT SYARIAH 2

Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

2009-12-03T10:47:00.000-08:00

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Ironisnya sebagian anggota yang meminjam biasanya anggota yang mengalami defisit keuangan untuk kebutuhan sehari-hari (emergency loan) dan pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya dengan mematok bunga yang sama besar.

Pada Koperasi Syari’ah hal ini tidak dibenarkan, setiap transaksi pembiayaan diperlakukan secara berbeda tergantung jenis kebutuhan anggotanya dengan imbalan yang diterima seperti : Fee (untuk pelayanan jasa-jasa), Margin (untuk jual beli) dan bagi Hasil (untuk kerja sama usaha). Oleh karenanya Koperasi Syari’ah memiliki peran dan Fungsi antra lain :

1) Sebagai Manajer Investasi

Koperasi Syari’ah merupakan manajer Investasi dari pemilik dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya Hasil Usaha Koperasi tergantung dari keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme koperasi Syari’ah. Penyaluran dana yang dilakukan koperasi syari’ah memiliki implikasi langsung kepada berkembangnya sebuah koperasi syari’ah.

Koperasi Syari’ah melakukan fungsi ini terutama dalam akad pembiayaan Mudharabah, dimana posisi bank sebagai “agency contract” yaitu sebagai lembaga yang menginvestasikan dana-dana pihak lain pada usaha-usaha yang menguntungkan. Jika terjadi kerugian maka Koperasi syari’ah tidak boleh meminta imbalan sedikitpun karena kerugian dibebankan pada pemilik dana. Fungsi ini terlihat pada penghimpunan dana khususnya dari bentuk tabungan Mudharabah maupun investasi pihak lain tidak terikat. Oleh karenanya tidak sepatutnya koperasi syari’ah menghimpun dana yang bersifat mudharabah baik tabungan maupun investasi tidak terikat jika tidak memiliki obyek usaha yang jelas dan menguntungkan.

2) Sebagai Investor

Koperasi Syari’ah menginvestasikan dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syar’ah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (Al Musawamah) dan tidak tunai (Al Murabahah), Sewa-menyewa (Ijaroh), kerjasama penyertaan sebagian modal (Musyarakah) dan penyertaan modal seluruhnya (Mudharabah). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kespakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti tabungan sukarela atau investasi pihak lain sisanya damasukan pada pendapatan Operasi Koperasi Syari’ah.

3) Fungsi Sosial

Konsep Koperasi Syari’ah mengharuskan memberikan pelayanan social bak kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu’afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (mergency loan) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (Al Qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tampak pengembalian pokok (Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak dan shadaqoh). Pinjaman Qardhul Hasan ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syari’ah dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai dengan ajaran Islam “ Dan tolon menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa..” (QS Al Maidah : 2)

Menyusun Proyeksi Keuangan Koperasi Syari’ah

2009-11-27T10:25:00.000-08:00

1) Proyeksi Neraca

Menyusun proyeksi Aktiva dan Pasiva dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember

2) Proyeksi Laba Rugi

Menyusun proyeksi pendapatan dan biaya-biaya dari bulan Januari sampai dengan Desember

3) Proyeksi Arus Kas

Menyusun Proyeksi Kenaikan dan Penururnan aktifitas Operasi dan Non Operasi dari bulan Januari sampai dengan Bulan Desember

Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja

2009-11-25T10:22:00.000-08:00

1) Bagian Penghimpunan Dana

· Marketing Dana

Ø Sasaran
Terhimpunnya dana pihak ke tiga sesuai target yang ingin dicapai.

Ø Strategi
Membuat leaflet /brosur dan fieture-fieture hadiah menarik bagi penyimpan dana di Koperasi Syari’ah.

Ø Kebijakan
Menghimpun dana dari anggota maupun non anggota ataupun lembaga lainnya untuk memperbesar usahanya.

Ø Program Kerja
Menawarkan produk dan jasa kepada anggota, non anggota maupun lembaga lainnya.

· Teller/Kasir

Ø Sasaran
Terciptanya kelancaran transaksi keuangan koperasi syari’ah dengan tertib, rapih dan nyaman.

Ø Strategi
Menggunakan teori antrian dan menambah petugas sesuai kebutuhan.

Ø Kebijakan
Menciptakan kepuasan pelayanan terhadap anggota koperasi syari’ah

Ø Program Kerja
Melayani transaksi uang masuk dan uang keluar

· Accounting

Ø Sasaran
Terwujudnya Laporan Keuangan Koperasi secara Real Time dengan baik dan benar.

Ø Strategi
Menggunakan Software aplikasi koperasi syari’ah jika memungkinkan

Ø Kebijakan
Menyajikan Laporan Keuangan setiap saat dibutuhkan.

Ø Program Kerja
Menyususn pembukuan transaksi setiap hari dan laporan tahunan.

2) Bagian Penyaluran Dana

· Staf Pembiayaan

Ø Sasaran
Terealisasinya pembiayaan sebesar target yang dianggarkan dalam RKATKS

Ø Strategi
Jemput bola dalam pencairan maupun pembayaran angsuran

Ø Kebijakan
Mencairkan pembiayaan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Ø Program Kerja
Menawarkan produk pembiayaan, menganalisa, mencairkan, monitoring dan menagih

· Staf Sektor Riel

Ø Sasaran
Terciptanya usaha kebutuhan anggota dan investasi yang aman dan menguntungkan.

Ø Strategi
Mendirikan toko/warung kebutuhan anggota dan masyarakat lainnya.

Ø Kebijakan
Mengelola usaha anggota dengan sebaik-baiknya

Ø Program Kerja
Menjual berbagai kebutuhan anggota dan masyarakat

· Bagian Legal

Ø Sasaran
Terproteksinya akad-akad pembiayaan secara yuridis dan dapat meminimalisir resiko kemacetan usaha-usaha koperasi syari’ah

Ø Strategi
Melakukan standarisasi akad, Taksasi jaminan dan on the spot jaminan yang diberikan.

Ø Kebijakan
Menyeleksi administrasi dan jaminan debitur berdasarkan aspek yuridis dan arbitrase Muamalat.

Ø Program Kerja
Memeriksa berkas pengajuan pembiayaan dan investasi, menentukan nilai taksasi jaminan, menyelesaikan pembiayaan bermasalah

Rencana Strategis Tahunan

2009-11-21T10:20:00.000-08:00

1) Segmen Pasar yang dibidik

Segmen pasar yang paling baik dibidik koperasi syari’ah adalah “Ceruk Pasar” usaha-usaha individu maupun lembaga-lembaga masyarakat, dimana segmen ini tidak menjadi daya tarik bagi industri perbankan. Kompetiter yang ada lebih didominasi oleh para rentenir ataupun koperasi lainnya. Sementara bagian Koperasi Karyawan yang memiliki segmen pasar yang jelas tinggal memperhatikan jenis-jenis kebutuhan yang diperlukan karyawan.

2) Target Pasar yang diharapkan

Dari segmen pasar yang dibidik, di buat proyeksi dengan asumsi nominal rupiah yang diinginkan setiap transaksi penghimpunan maupun penyaluran.

3) Nilai Jual Koperasi Syari’ah

Koperasi Syari’ah harus memiliki nilai jual Serba Mudah, Serba Murah dan pelayanan prima. Koperasi juga harus memiliki penampilan kantor yang layak dan suasana yang nyaman dengan nuansa Islami.

4) Formulasi Program

Formulasi program disesuaikan dengan segmen pasar dari koperasi Syari’ah. Dalam mengekspresikan programnya dibuat secara sederhana dan dapat dimengerti dengan mudah oleh anggotanya dengan slogan serba mudah, serba murah dan serba cepat.

Dtrategi Sasaran: Pendahuluan

2009-11-20T10:15:00.000-08:00

Strategi dan Sasaran Koperasi Syari’ah harus dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syari’ah (RKATKS) sebagai acuan Manager Koperasi dalam melakukan kegiatan operasional Koperasi Syari’ah. RKATKS dibuat oleh Pengelola dan Pengurus pada periode akhir tahun, sehingga Awal tahun sudah dapat digunakan sebagai acuan Operasional. RKATKS sekurang-kurangnya memuat antara lain :

a) Pendahuluan

1) Visi, Misi dan Tata Nilai

· Visi koperasi syari’ah harus mencerminkan semangat usaha bersama dengan berpedoman pada Al Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW.

· Misi koperasi syari’ah merupakan penjabaran dari visi yang diembannya.

· Tata nilai merupakan karakter kerja yang menjadi budaya dalam menjalankan koperasi syari’ah .

2) Arah Pengembangan Koperasi Syari’ah

Pengurus harus dapat memprediksikan pengembangan koperasi syari’ah kedepan dengan jangka panjang 5 tahun mendatang.

3) Analisa dan Potensi Pasar

Dalam mengembangkan koperasi syari’ah, Pengurus maupun pengelola harus mengumpulkan data-data potensi usaha yang kemungkinan dapat dikembangkan.

Distribusi Pendapatan

2009-11-12T10:11:00.000-08:00

Jika dalam koperasi konvensional pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa pinjaman (bunga), maka pendapatan koperasi syari’ah memiliki berbagai karakteristik tersendiri, tergantung dari tujuan penggunaan dana itu sendiri. Pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa koperasi seperti wakalah, Hawalah, kafalah disebut pendapatan Fee koperasi syari’ah dan pendapatan sewa (Ijaroh). Pendapatan yang bersumber dari Jual beli (piutang dagang) Murabahah, Salam dan Istishna disebut Margin sedangkan pendapatan hasil investasi ataupun kerjasama (Musyarakah dan Mudharabah) disebut pendapatan Bagi Hasil. Pendapatan Bagi hasil dari penempatan Koperasi Syari’ah di Bank Syari’ah maupun Koperasi Syari’ah lainnya tidak termasuk distribusi pendapatan yang harus dibagi kepada pemilik dana pihak ketiga melainkan masuk kedalam porsi pendapatan Koperasi Syari’ah.

Penyaluran Dana

2009-11-10T22:07:00.000-08:00

1. Investasi/Kerjasama

Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk Mudharabah dan musyarakah. Dalam penyaluran dana dalam bentuk mudharabah dan musyarakah Koperasi Syari’ah bertindak selaku pemilik dana (shahibul maal) sedangkan pengguna dana adalah pengusaha (mudharib) kerjasama dapat dilakukan untuk mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk didanai.

Contohnya : untuk pendirian klinik, kantin, toserba dan usaha lainnya

2. Jual Beli (Al Bai’)

Jual beli dalam koperasi syariah memiliki beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti :

1. Jual beli secara tunai seperti adanya usaha toserba dengan melakukan transaksi jual beli antara si penjual dengan sipembeli dimana sudah terjadi kesepakatan harga. Jika si pembeli tidak mengetahui berapa keuntungan sipenjual/modal awal dari barang yang dijualnya maka transaksi tersebut dinamakan Bai’ Al Musaawamah (jual beli tunai).

2. Jual beli secara tangguh (kridit/angsur) antara sipenjual dengan sipembeli dimana sudah terjadi kesepakatan harga dan sipenjual menyatakan harga belinya dan si pembeli mengetahui besar keuntungan si penjual transaksi ini disebut disebut Bai Al Murabahah. Jika sipembeli membayar secara tunai saat jatuh tmpo tetap dinamakan murabahah mengingat modal awalnya sudah diketahui dan jumlah keuntungan yang diterima sipenjual juga diketahui.

3. Jual beli secara pararel yang dilakukan oleh 3 pihak, sebagai contoh pihak 1 memesan pakaian seragam sebanyak 100 stel kepada koperasi syari’ah dan koperasi syari’ah memesan dari konveksi untuk dibuatkan 100 stel seragam yang dimaksud dan koperasi membayarnya dengan DP (Urbun) dan dibayar setelah jadi, setelah selesai diserahkan ke pihak 1 dan pihak ke 1 membayarnya baik secara tunai maupun diangsur. Pembiayaan ini disebut Al Bai Istishna jika koperasi membayarnya dimuka disebut Bai’ Salam.

3. Jasa Layanan Koperasi Syari’ah

Disamping produk kerja sama dan jual beli koperasi syari’ah juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan antara lain :

1) Jasa Wakalah (Perwakilan)

Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya dimana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada koperasi seperti contohnya : pengurusan SIM, STNK pembelian barang tertentu disuatu tempat. Dan lain-lain. Wakalah berarti juga penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman” (Q.S Yusuf ayat 55)

“Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafie dan seorang Anshor untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Al harits” (Al Hadits)

2) Jasa Kafalah (Penjaminan)

Jasa ini timbul karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya. Contoh kasus bila para anggotanya mengajukan pembiayaan dari Bank Syari’ah dimana koperasi Syari’ah bertindak sebagai penjamin atas kelancaran angsuran anggotanya. Pengertian kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (Koperasi) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya atau yang ditanggung atau seputar mengalihkan tanggung jawab.

“Penyeru-penyeru itu berseru, ‘kami kehilangan piala raja, barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya “.

(Q.S Yusuf ayat 72)

3) Jasa Al Ijaroh (sewa)

Jasa Al Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya penyewaan tenda, Sound system dan lain-lain.

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Baqarag ayat 233).

4) Jasa Hawalah (Anjak Piutang)

Jasa ini timbul karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang anggota terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya tersebut kepada koperasi syari’ah. Contoh kasus anggota yang terbelit dengan kartu kredit yang bunganya mencekik dan pihak koperasi menyelesaikan kewajiban anggota tersebut dan anggota membayar kewajibannya kepada koperasi. Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

“ Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, maka terimalah hawalah itu. (HR. Bukhori dan Muslim dari riwayat Abu Hurairah)

5) Jasa Rahn (Gadai)

Jasa Rahn (Gadai) timubul karena adanya kebutuhan keuangan yang mendesak dari para anggotanya dan koperasi dapat memenuhinya dengan cara barang milik anggota dikuasai oleh koperasi dengan kesepakatan bersama. Pengertian Rahn sendiri adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).” (Q.S Al baqarah ayat 283)

Dari Anas r.a berkata :”Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”. (HR.Bukhori, Ahmad, Nasa’i, Ibnu Majah)

6) Jasa Wadi’ah (Titipan)

Jasa wadi’ah dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa penitipan barang dalam Locker Karyawan/Mahasiswa atau penitipan sepedah motor, mobil dan lain-lainnya.

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya.” (Q.S An Nisa ayat 58).

“ Berkata Rasulullah SAW “Tunaikanlah Amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Ibnu Umar).

Penghimpunan Dana

2009-11-05T16:04:00.000-08:00

Penghimpunan dana koperasi syari’ah bersumber dari :

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syari’ah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad Musyarakah. Konsep pendirian koperasi syari’ah tepatnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam katagori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi Syari’ah.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota Koperasi Syari’ah yang memiliki kelebihan dana kemudian menyisimpannya di Koperasi Syari’ah.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain :

1) Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (Wadi’ah) dan dapat diambil setiap saat. Titipan (wadi’ah) terbagi atas 2 macam yaitu titipan (wadiah) amanah dan titipan (Wadi’ah) Yad dhomanah.

Titipan (Wadi’ah) Amanah merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh sipemiliknya. Wadi’ah amanah yang dimaksud disini biasanya berupa dana ZIS (Zakat,infak dan shadaqoh) yang dimiliki oleh 8 asnaf mustahik dan disalurkan baik dalam bentuk mustahik produktif maupun konsumtif. Sementara titipan (wadi’ah) Yad dhomanah adalah dana titipan anggota kepada koperasi yang di izinkan untuk dikelola dalam usaha ril sepanjang dana tersebut belum diambil oleh sipemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola oleh koperasi maka sepantasnya koperasi syariah memberikan kelebihan berupa bonus kepada sipenitip, meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya.

“ diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta, maka diberikannya unta qurban. Setelah selang beberapa waktu Abu Rafie diperintahkan rasulullah untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali berbalik menghadap rasulullah seraya berkata “ Ya Rasulullah untuk yang sepadan tidak kami temukan, hanya untuk yang lebih besar dan berumur empat tahun” Rasulullah SAW membalas sambil berkata “ Berikan itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar”

2) Karakter ke dua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (Mudharobah) baik Revenue sharing maupun Profit and loss sharing. Konsep Simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka Mudharobah Mutlaqoh maupun simpanan berjangka mudharabah Muqayadah. Mudharabah Mutlaqoh adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan Koperasi Syari’ah selaku pengusaha (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Sementara Mudharabah Muqayadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan Koperasi Syari’ah selaku pengusaha (mudharib) dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Dan merupakan kebalikan dari Mudharabah mutlaqoh.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan diapun memperkenankannya.

4. Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi syari’ah sebagaimana koperasi konvensional biasanya sangat membutuhkan suntikan dana agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, mengingat prospek pasar yang teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya dibenarkan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Bank Syari’ah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep mudharabah maupun konsep musyarakah. Konsep musyarakah adalah suatu perkongsian atau kerjasama yang dilakukan 2 pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya baik sebagian modal maupun ketrampilan usaha. Dengan batasan waktu yang ditentukan dan disepakati bersama kedua pihak.

Prinsip Operasional Koperasi Syari’ah

2009-11-03T10:51:00.000-08:00

Pada prinsipnya, operasional Koperasi Syari’ah hampir tidak berbeda dengan BMT (Baitul Maal Wattamwil) Bank Umum Syari’ah (BUS) atau Unit Usaha Syari’ah (UUS), dan BPR Syari’ah, hanya sekalanya saja yang berbeda. Dikoperasi Syari’ah ini justru dapat lebih luas lagi pengembangannya terutama dalam mempraktekan akad-akad muamalat yang sulit dipraktekan di perbankan syari’ah karena adanya keterbatasan peraturan PBI (Peraturan Bank Indonesia).

Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah

2009-11-03T09:20:00.000-08:00

Yang menjadi landasan dasar Koperasi syari’ah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri sebagaimana tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur’an serta Al Hadits. Landasan dasar koperasi Syari’ah antara lain :

1) Koperasi Melalui Pendekatan Sistem Syari’ah

· Sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama Sebagai suatu keseluruhan.

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya Syetan itu adalah musuhmu yang nyata”. (Q.S. Al Baqarah : 208)

· Bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral

“Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu” (Q.S. Al Maidah : 3)

2) Tujuan Sistem Koperasi Syariah

· Mensejahterakan Ekonomi Anggota sesuai norma dan moral Islam :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan jangalah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al Baqarah : 168)

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.(Q.S AL Maidah : 87-88)

“ Apa bila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung..” (Q.S Al Jumu’ah : 10)

· Persaudaraan dan Keadilan Bersama

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal” Q.S Al Hujarat (49) : 13

“Katakanlah; “Hai manusia sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada tuhan selain dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat Nya (kitab-kitab Nya) dan ikutilah dia, saupaya kamu dapat petunjuk” Q.S Al A’raaf (7) : 158

· Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata dan Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan diatas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Hal ini dapat terlihat pada Al Qur’an :

“Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya tuhan mu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al An’aam (6) : 165)

‘Dan Allah melebihklan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah…?” (Q.S An Nahl (16) : 71)

“Kami telah menetukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebaian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan Rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az Zukhruf (43) :32)

· Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

“ Katakanlah : “ Sesungguhnya aku hanya diperintah menyembah Allah dan tidak untuk mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya Kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada Nya aku kembali ”

(Q.S Ar Ra’d (13) : 36)

“ Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, mak sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.” (Q.S Lukman (31) : 22)

3) Kaidah Ushul Fiqih Yang Dipakai

· Kemaslahatan masyarakat lebih besar harus didahulukan dari pada kemaslahatan individu yang lebih sempit.

· Meskipun “menghilangkan bahaya kesukaran” dan “mendorong kemaslahatan” kedua-duanya merupakan tujuan pokok syari’ah, namun yang pertama harus lebih didahulukan.

· Kerugian yang lebih besar tidak dapat ditimpakan untuk menghindari kerugian yang lebih sempit atau kemaslahatan yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih kecil.

4) Karakteristik Koperasi Syariah

· Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
· Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
· Berfungsinya institusi zakat
· Mengakui mekanisme pasar
· Mengakui motif mencari keuntungan
· Mengakui kebebasan berusaha
· Mengakui adanya hak bersama

Gambaran Tentang Koperasi Syariah

2009-11-03T07:43:00.000-08:00

Koperasi Syari’ah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep pendirian koperasi syari’ah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Azas usaha koperasi syari’ah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan maupun kerugian yang diperoleh harus dibagi secara sama dan proporsional.

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara Syuro (musyawarah) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.

“…..Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Allah amat berat siksaannya “.
(Q.S Al Maidah ayat 2).

Perkembangan Koperasi Syariah

2009-11-03T06:41:00.000-08:00

Koperasi Syari'ah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia semakin marak. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha gurem disektor informal.

Kendati awalnya hanya merupakan KSM Syari'ah (baca Kelompok Swadaya Masyarakat berlandaskan Syari'ah) namun demikian memiliki kinerja layaknya sebuah Bank. Diklasifikasinya BMT sebagai KSM guna menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya program PHBK Bank Indonesia (Pola Hubungan kerja sama antara Bank dengan kelompok Swadaya Masyarakat) HAsil kerjasama Bank Indonesia dengan LSM Jerman GTZ.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan distribusi dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank (pasal 26). Maka munculah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain : P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK dan FES Dompet Dhuafa Republika.

Jika melihat Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorang dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah Koperasi. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 “Tentang Perkoperasian” oleh Presiden Soeharto.

BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi non Syari'ah hanya terletak pada teknis operasionalnya yang berlandaskan Syari'ah seperti non bunga dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syari'ah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dan berusaha dengan memperhatikan halal atau haramya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkam dalam Agama Islam.

BMT-BMT yang tergabung dalam Forum Komunikasi BMT Sejabotabek sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuannya, berupaya menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi, kendati badan hukum Koperasi yang dikenakan masih menggunakan jenis Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan, namun pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan BMT-BMT yang berbadan hukum koperasi yaysan tersebut maka di etuskan pula pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syari’ah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 028/BH/M.I/XI/1998. ysng diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA. Selain KOSINDO berdiri pula INKOPSYAH (Induk Koperasi Syari’ah) yang diprakarsai oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). ICMI, KOFESMID yang didirikan oleh Dompet Dhuafa.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana tersebut maka bentuk yang idealnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah yang selanjutnya disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah) sebagaimana Keputusan Menteri Koperasi RI No. : 91 /Kep/M.KUKM/IX/2004. “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah”.

Namun demikian, jika melihat dari banyaknya akad-akad muamalat yang ada, tidak menutup kemungkinan Koperasi Syari’ah dapat berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU). Khususnya jika ditinjau dari akad jasa persewaan, Gadai dan jual beli secara tunai (Bai ‘ Al Musawamah) Sehingga dapat dikatakan KSU Syari’ah. Disisi lain kegiatan usaha pembiayaan anggota dalam bentuk tidak tunai dapat dikatagorikan sebagai Unit Simpan pinjam (USP) atau Unit Jasa Keuangan Syari’ah dari KSU Syari’ah tersebut.

Badan hukum Koperasi Syari'ah dianggap syah setelah Akta pendiriannya dikeluarkan Notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah melalui Kandep Koperasi untuk keanggotaannya wilayah Kabupaten/Kodya, sedangkan untuk ke anggotaannya meliputi propinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi propinsi yang bersangkutan.

Sejarah Koperasi Indonesia

2009-11-03T05:20:00.000-08:00

Pada tahun 1896 seorang pamong praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maka patih tersebut mendirikan koperasi kredit model Raif Feisen seperti di Jerman.Dengan dibantu oleh Asisten Residen Belanda (Pamong Praja Belanda) yang pada waktu cuti berkunjung ke Jerman. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah “Bank Pertolongan Tabungan” menjadi “Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian” Mengingat bukan hanya pegawai negeri saja yang menderita melainkan petanipun terjerat pengijon.

Pada tahun 1915 lahirlah Undang-undang Koperasi yang Pertama yang dikenal pula dengan nama Verordening op de Cooperative Vereeningen (Koninkklijk Besluit 7 April 1915 Stbl No. 431), yakni undang-undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa dan bukan khusus Bumi Putra saja. Pada tahun 1920 diadakan Cooperative Commissie (Komisi atau Panitia Koperasi) yang diketuai oleh Prof, DR. J.H Boeke. Tugas Panitia ini adalah mengadakan penelitian apakah koperasi ini bermanfaat untuk Indonesia (d/h Nederlandsch Indie).

Undang-undang Dasar 1945 menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Atas dasar itu koperasi sebagai suatu perusahaan yang permanen dan memungkinkan koperasi untuk berkembang secara ekonomis. Sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan secara terus menerus dan meningkatkan kesejahteraan kepada anggotanya serta masyarakat sekitarnya, juga dapat memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Takaful: Beberapa Pertanyaan

2009-10-27T11:24:00.000-07:00

Beberapa Pertanyaan

Kendati sekilas tampaknya semua mekanisme takaful Islam telah berjalan sesuai syari'ah, tapi tak urung mengundang sejumlah pertanyaan. Pada pokoknya pertanyaan tersebut berpangkal pada dua perkara yakni: Pertama, tentang terpenuhi tidaknya syarat bagi sahnya aqad jaminan serta terpenuhi tidaknya syarat dalam aqad jaminan yang disahkan syara'; dan Kedua, seputar kedudukan perusahaan takaful itu sendiri: apakah ia berperan sebagai perusahaan penjamin, ataukah sebagai perusahaan pengelola dana nasabah (mudharib), atau hanya sekedar sebagai pialang (broker) yang mempertemukan nasabah sebagai pemilik dana dengan pengusaha.

Menurut fiqh Islam, sebagaimana disebut oleh Syekh Taqiyyudin al-Nabhani di atas, terdapat lima rukun dhaman, yakni adanya pihak yang menjamin
(dhamin), yang dijamin (madhmun 'anhu) dan yang meneriman jaminan (madhmun lahu), dan adanya barang atau beban (harta) yang harus ditunaikan, yakni sebagaimana disebut oleh hadits di atas, berupa hak harta yang wajib dibayar atau akan jatuh tempo pemenuhannya, serta adanya ikrar atau ijab qabul. Nah, sudahkan kelima rukun ini lengkap ada dalam asuransi takaful?

Pada sisi lain ada kesamaran dalam mekanisme asuransi takaful. Bila dikaji lebih jauh, di dalam mekanisme kerja asuransi takaful agaknya berlangsung dua aqad sekaligus, yakni aqad saling menanggung diantara para nasabah (aqad takafuli) dan aqad syarikat antara nasabah dan perusahaan takaful yang dibuktikan dengan adanya bagi hasil uang nasabah yang disimpan perusahaan asuransi takaful. Dalam hal aqad saling menanggung, siapakah yang menjadi penanggung dan yang ditanggung? Bila aqad dalam Takaful adalah aqad takafuli antar peserta, pernahkan aqad itu berlangsung sebagaimana mestinya diantara mereka sendiri? Bila diantara nasabah sudah bisa saling menanggung, lalu apa fungsi perusahaan asuransi Takaful? Maksudnya, dalam hal ini kedudukan perusahaan Takaful sebagai apa? Apakah sebagai pihak pengelola dana nasabah? Bila sebagai pengelola dana nasabah, mengapa disebut perusahaan Takaful, mengapa bukan perusahaan biasa sebagaimana yang lain?

Tapi, benarkah perusahaan asuransi Takaful bertindak sebagai pengelola dana nasabah? Ternyata tidak, karena dana yang dikumpulkan tidak dikelola sendiri (menurut UU yang berlaku Takaful termasuk lembaga keuangan non bank yang hanya boleh menghimpun dana tapi tidak boleh menyalurkan apalagi memutarnya sendiri) melainkan disalurkan ke BMI. Itupun oleh BMI, karena juga tidak boleh berusaha (lembaga keuangan bank menurut UU hanya boleh menghimpun dan menyalurkan dana, tapi tidak boleh berusaha), disalurkan lagi kepada pengusaha. Karena bukan sebagai lembaga pengelola, maka semestinya perusahaan Takaful hanya berfungsi sebagai pialang (perantara) antara nasabah dan pengusaha (yang dalam faktanya itupun tidak pernah ada), ataupun wakil nasabah dalam berhadapan dengan pengusaha. Sebagai perantara, Takaful berhak mendapat komisi. Sedang sebagai wakil, Takaful bisa mendapat imbalan (ujrah atau 'iwad). Tapi dalam kenyataannya, mengapa perusahaan memungut bagi hasil, dan karenanya juga menanggung kerugian?

Khatimah

Beberapa pertanyaan di atas tidak lain demi kesempurnaan mu'amalah secara Islamy. Sebab, penyimpangan atau ketidaksesuaian setiap bentuk mu'amalah dari ajaran Islam hanya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kehalalan harta yang diperoleh.

Alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut: Akad saling menanggung bisa dilakukan diantara para peserta. Jadi sejumlah para nasabah membentuk kesepakatan bersama untuk saling menanggung dengan cara mengumpulkan sejumlah uang. Bisa pula disepakati dana yang dikumpulkan dipakai sebagai modal usaha yang diputar oleh sebuah perusahaan, dimana sebagian atau seluruh keuntungan itulah yang digunakan sebagai dana tanggungan. Bila berlebih, bisa disepakati lebih jauh untuk menanggung orang lain yang bukan anggota takaful. "Perusahaan Takaful" (bisa dicari nama lain yang lebih netral) dalam hal ini bisa berperan sebagai wakil kedua belah pihak (pengusaha dan para nasabah), yang mengurusi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan takaful. Lembaga ini memperoleh dana bisa dari pungutan biaya administrasi dari para nasabah atau imbalan baik dari nasabah ataupun pengusaha. Dana tersebut lebih banyak digunakan untuk biaya operasional atau mengembangkan kegiatan takaful. Bukan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian lembaga itu didirikan memang untuk kegiatan nirlaba, yang berbeda sama sekali baik dari falsafah pendirian, tujuan, maupun tata kerjanya dengan perusahaan asuransi dalam sistem kapitalis.

Takaful: Sebagai Alternatif

2009-10-27T11:11:00.000-07:00

Sebagai kritik terhadap sistem asuransi konvensional yang dinilai mengandung riba, judi dan kedzaliman, di Indonesia telah berdiri perusahaan asuransi Islam (Takaful). Perusahaan ini diyakini berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah dalam mua'amalah yang menyangkut prinsip jaminan, syirkah, bagi hasil dan ta'awun atau takaful (saling menanggung). Berasal dari bahasa Arab, takaful berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Menilik pengertiannya, asuransi takaful barangkali bisa digolongkan ke dalam bentuk Asuransi Saling Menanggung.

Menurut para penggagas Takaful, setidaknya terdapat tiga keberatan dalam praktek asuransi konvensional. Pertama, unsur gharar atau ketidakpastian. Kedua, maysir atau untung-untungan, dan ketiga, riba. Ketidakpastian atau gharar tercermin dalam bentuk akad dan sumber dana klaim serta keabsahan syar'iy penerimaan uang klaim. Peserta asuransi tahu berapa yang akan diterima tapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan karena hanya Allah saja yang mengetahui kapan ia meninggal (dalam hal asuransi jiwa). Aqad yang terjadi dalam asuransi konvensional adalah 'aqd tabadulli, yakni pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Padahal dalam Islam, harus jelas berapa yang akan kita bayar dan berapa yang akan kita terima. Dalam takaful unsur gharar dihilangkan. Akad yang dipakai bukan akad pertukaran tapi 'aqd takafuli, yakni akad tolong menolong dan saling menanggung. Artinya, semua peserta asuransi Islam menjadi penjamin satu sama lainnya. Kalau salah satu peserta meninggal yang lain menanggung, demikian sebaliknya.

Masih menyangkut gharar, dalam asuransi konvensional ada ketidakjelasan menyangkut sumber dana pembayaran klaim. Peserta tidak mengetahui darimana dana pertanggungan berasal manakala ia meninggal atau mendapat musibah sebelum premi yang harus dibayarkannya terpenuhi. Luas diketahui dana itu diperoleh dari sebagian bunga yang didapatkan dari penyimpanan uang premi para nasabah oleh perusahaan asuransi di bank konvensional. Bahkan bisa dikatakan bahwa dari bunga uang premi para nasabah itulah perusahaan mendapat "keuntungan", setelah dipotong untuk biaya operasi dan kemungkinan pembayaran uang tanggungan.

Dalam takaful, sejak awal nasabah telah diberi tahu dari mana dana yang diterimanya berasal, bila ia meninggal atau mendapat musibah. Ini dimungkinkan sebab setiap pembayaran premi sejak awal telah dibagi menjadi dua. Pertama masuk ke dalam rekening pemegang polis, dan kedua dimasukkan ke rekening khusus peserta yang diniatkan tabarru' (membantu) atau sadaqah untuk membantu saudaranya yang lain, misalnya dua persen (bisa berubah-ubah tergantung jumlah pemegang polis; semakin banyak semakin kecil) dari jumlah premi. Jika ada peserta yang meninggal sebelum masa jatuh temponya habis, kekurangan uang pertanggungan akan diambil dari rekening khusus atau tabarru' tadi.

Misalnya, seorang peserta mengambil waktu pertanggungan 10 tahun, dengan premi Rp 1 juta pertahun. Dari jumlah itu, dua persen (Rp 20 ribu) dimasukkan ke rekening khusus (tabarru') sehingga rekening peserta menjadi Rp 980 ribu setahun. Dalam 10 tahun terkumpul Rp 9,8 juta. Karena ia menitipkan uangnya pada perusahaan, peserta berhak mendapat keuntungan bagi hasil, misalnya 70:30. Tujuh puluh persen untuk nasabah, sisanya untuk perusahaan takaful.

Bila peserta tesebut meninggal pada tahun kelima masa angsuran misalnya, ia akan mendapat dana pertanggunan. Dana itu terdiri dari: rekening peserta selama lima tahun (5 x Rp 980 ribu) ditambah dengan bagi hasil selama lima tahun dari uang tersebut, misalnya Rp 400 ribu, dan sisa premi yang belum dibayarkan 5 x Rp 1juta Rp 5 juta. Dari mana perusahaan takaful mendapat uang Rp 5 juta ini?. Bagian lima juta inilah yang diambil dari dana tabarru' tadi.

Jika peserta tersebut mengundurkan diri pada tahun kelima, ia mendapatkan kembali uang sebesar Rp 5,3 juta, yang terdiri dari Rp 4,9 juta dari rekening peserta selama lima tahun dan Rp 400 ribu dari bagi hasil selama lima tahun.

Dalam praktek asuransi konvensional, peserta yang mengudurkan diri sebelum jangka waktu pertanggungan habis biasanya tidak mendapat apa-apa. Karena uang premi yang sudah dibayarkannya dianggap hangus. Kalaupun bisa diambil itu hanya sebagian kecil saja. Inilah yang dimaksud unsur maysir (judi) dalam asuransi konvensional. Dalam praktek seperti ini, ada pihak yang (selalu) diuntungkan, yakni perusahaan asuransi, dan ada pihak yang dirugikan, yakni peserta. Memang kini ada asuransi yang memungkinkan peserta mengundurkan diri sebelum waktu pertanggungan habis. Tapi biasanya perusahaan asuransi menentukan sendiri batas waktu boleh tidaknya uang yang sudah dibayarkan peserta ditarik kembali. Misalnya tiga tahun. Ini berarti sebelum tiga tahun (sebelum reversing period) peserta tidak bisa mengambil uangnya jika karena sesuatu hal mengundurkan diri. Selepas tiga tahun, peserta memang boleh mengambil kembali uangnya, tapi biasanya dipotong biaya administrasi.

Dalam takaful, reversing period atau masa dibolehkannya peserta mengambil uang yang telah dibayarkan (mengundurkan diri atau membatalkan kontrak) adalah sepanjang waktu pertanggungan. Kendati peserta baru membayar satu kali angsuran misalnya, ia berhak mendapatkan kembali uangnya jika mengundurkan diri, kecuali sebagian kecil yang dipotong untuk dana tabarru'.

Asuransi konvensional biasanya menginvestasikan dananya atas dasar perhitungan bunga. Begitu juga jika mereka harus meminjam uang dari bank. Artinya, unsur riba di sini sangat dominan. Takaful menghilangkan praktek ini. Kalaupun perusahaan takaful memutarkan uang nasabah ke pihak lain, perhitungan keuntungannya atas dasar bagi hasil. Pendek kata mereka hanya mau menempatkan dananya dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selisih nisbah pembagian keuntungan antara perusahaan takaful dengan bank syariah penyalur dana (BMI) -- harus demikian karena menurut UU yang berlaku, perusahaan asuransi hanya boleh menghimpun dana tapi tidak boleh menyalurkan dana -- dengan pembagian keuntungan antara perusahaan asuransi dengan nasabah itulah yang menjadi keuntungan perusahaan takaful.

Bentuk Asuransi

2009-10-27T09:51:00.001-07:00

Prof. KH. Alie Yafie dalam buku Menggagas Fiqh Sosial, mengutip uraian Prof. Dr. Wirjono Projodikoro SH. dalam buku Hukum Asuransi di Indonesia, dan Ny. Emmy Pangaribu Simanjutak SH. dalam Hukum Pertanggungan, menyebut ada beberapa bentuk asuransi.

Pertama, bila ditilik dari segi maksud dan tujuan yang hendak dicapai, asuransi dapat dibagi menjadi tiga, yakni Asuransi Ganti Kerugian, Asuransi Sejumlah Uang dan Asuransi Wajib. Asuransi Ganti Kerugian atau Asuransi Kerugian adalah suatu bentuk asuransi dimana terdapat suatu perjanjian berupa kesediaan pihak penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Ada kalanya penggantian kerugian yang diberikan oleh penanggung sebenarnya tidak dapat disebut ganti rugi yang sesungguhnya. Yang diterimanya itu sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Disebut kesepakatan, karena siapa yang mau nyawanya diganti dengan sejumlah uang? Asuransi yang demikian ini disebut Asuransi Sejumlah Uang atau Asuransi Orang, yang merupakan lawan (muqabil) dari asuransi ganti kerugian yang dianggap sebagai asuransi yang sesungguhnya. Yang termasuk golongan asuransi ganti kerugian ialah asuransi kebakaran, asuransi laut, asuransi pengangkutan di darat dan sebagainya. Dan yang termasuk golongan asuransi sejumlah uang ialah asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. Di Barat istilah insurance digunakan untuk asuransi ganti kerugian sedang assurance untuk asuransi sejumlah uang.

Sedang dalam Asuransi Wajib, dikatakan wajib karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan perjanjian. Pihak yang mewajibkan ini biasanya adalah pihak pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai penanggung. Ia mewajibkan asuransi ini berdasarkan atas pertimbangan untuk melindungi golongan lemah dari bahaya yang mungkin akan menimpanya. Disamping itu juga ada tujuan lain, yakni mengumpulkan sejumlah uang premi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk keperluan lain yang dianggap lebih penting.

Kedua, apabila ditilik dari sudut badan usaha yang menyelenggarakan asuransi, maka dapat dibagi menjadi dua, yakni Asuransi Premi dan Asuransi Saling Menanggung. Asuransi premi adalah bentuk asuransi biasa. Dalam asuransi ini terdapat suatu perusahaan asuransi di satu pihak yang mengadakan persetujuan asuransi dengan masing-masing pihak tertanggung secara sendiri-sendiri, dimana diantara tertanggung tidak ada hubungan hukum satu sama lain. Kebalikannya, di dalam asuransi saling menanggung ada suatu persetujuan dari semua para pihak tertanggung selaku anggota. Mereka tidak membayar premi, melainkan membayar semacam iuran kepada pengurus dari perkumpulan. Dan juga selaku anggota perkumpulan, mereka akan menerima pembayaran apabila memenuhi syarat, yang tergantung pada peristiwa yang semula belum dapat ditentukan akan terjadi.

2009-10-27T09:51:00.000-07:00

Hukum Asuransi

2009-10-27T09:08:00.000-07:00

Taqiyyudin al-Nabhani dalam kitab al-Nidzamu al-Iqtishady fi al-Islam, menyatakan bahwa asuransi adalah mu'amalah yang batil, oleh sebab dua perkara. Pertama, karena tidak terpenuhinya aqad dalam asuransi sebagai aqad yang sah menurut syara'. Kedua, karena aqad dalam asuransi tidak memenuhi syarat bagi sahnya aqad jaminan (dhaman).

Menurut Taqiyyudin, sebuah aqad dinilai sah oleh Islam bila aqadnya itu sendiri berlangsung secara sah, dan itu menyangkut barang atau jasa. Aqad terjadi menyangkut barang, baik dengan imbalan seperti dalam aqad jual beli, atau tanpa imbalan seperti dalam hibah atau hadiah. Aqad bisa pula terjadi pada jasa, baik dengan imbalan seperti dalam ijarah (perburuhan) atau tanpa imbalan seperti dalam aqad pinjaman ('ariyah). Dilihat dari kategori ini, aqad asuransi tidaklah termasuk aqad, baik menyangkut barang ataupun jasa. Karena faktanya, aqad asuransi itu berkaitan dengan perjanjian atas jaminan pertanggungan. Janji ini tidak dapat dianggap barang, karena dzatnya tidak bisa dinikmati serta dimanfaatkan. Tidak bisa juga dianggap jasa, karena tidak ada yang bisa memanfaatkan janji itu baik secara langsung maupun tidak. Adapun didapatnya sejumlah uang berdasarkan janji kesediaan menanggung itu, tetap tidak dapat merubah fakta bahwa janji itu bukanlah jasa, karena uang pertanggungan itu hanyalah merupakan akibat dari kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari itu jelaslah bahwa asuransi tidak memenuhi syarat agar bisa disebut aqad yang sah. Pendapat ini di
dukung oleh Khalid Abd. Rahman Ahmad dalam bukunya al-Tafkir al-Iqtishady fi al-Islam.

Masih menurut Syekh Taqiyyudin, jaminan (dhaman) adalah pemindahan harta pihak penjamin kepada pihak yang dijamin dalam menunaikan suatu kewajiban. Dalam pemindahan harta seseorang kepada pihak lain itu disyaratkan harus ada penjamin (dhamin), yang dijamin (madhmun 'anhu) dan yang menerima jaminan (madhmun lahu). Lalu agar jaminan itu sah, disyaratkan terjadi dalam perkara penunaian hak harta yang benar-benar wajib dipenuhi oleh yang dijamin, seperti hutang, atau yang akan jatuh tempo pemenuhannya, seperti mahar atau garansi terhadap barang dan sebagainya. Jika yang dijamin tidak mendapatkan apa-apa, maka dalam hal ini tidak terjadi pemindahan harta. Yang tidak wajib ditunaikan oleh pihak yang dijamin tentu lebih tidak wajib ditunaikan oleh pihak penjamin.

Dalilnya, Syekh Taqiyyudin menunjuk sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda' dari Jawir. Dalam hadits ini diriwayatkan, Rasulullah pernah tidak bersedia menyalatkan (mayat) seorang laki-laki yang mempunyai hutang (semasa hidupnya). Rasulullah disodori jenasahnya (untuk dishalatkan), kemudian beliau bersabda: "Apakah ia mempunyai hutang?" Mereka menjawab: "Benar, yaitu dua dinar." Kemudian beliau bersabda: "Shalatkan sahabat kalian." Kemudian Abu Qathadah al-Anshari berkata: "Biarkan hutangnya menjadi tanggunganku, ya Rasulallah." Maka beliau lalu mau menyalatkannya. Ketika Allah telah menaklukkan berbagai negeri di bawah kekuasaan Rasulullah, beliau bersabda: "Aku lebih utama bagi setiap mukmin dari diri mereka sendiri. Maka barang siapa yang meninggalkan hutang, akulah yang akan melunasinya, dan barang siapa yang meninggalkan warisan maka harta warisan itu bagi pewarisnya"

Kisah dalam hadits di atas menunjukkan adanya aqad jaminan, yakni dalam apa yang telah dilakukan oleh Abu Qathadah dengan menjamin kewajiban pelunasan hutang-hutang si mayat. Di situ Abu Qathadah memindahkan kepemilikan sebagian hartanya kepada si mayat untuk menunaikan hak harta berupa hutang yang tentu saja tetap harus dibayar oleh si mayit. Kisah ini juga menunjukkan bahwa dalam masalah jaminan terdapat pihak penjamin, yakni Abu Qathadah; yang dijamin, yakni si mayit; dan pihak yang mendapatkan jaminan (majhul). Jelas pula bahwa jaminan adalah kewajiban penunaian hak harta tanpa suatu imbalan apapun, karena Abu Qathadah yang bersedia menjamin pembayaran hutang si mayit memang tidak memperoleh apa-apa. Sementara, dalam kisah di atas, pihak yang dijamin, yakni si mayat, dan pihak yang mendapatkan jaminan, yakni orang yang berpiutang adalah sama-sama majhul. Dengan demikian hadits ini telah sangat jelas memuat syarat sahnya aqad jaminan (dhaman).

Berdasarkan ketentuan ini, aqad jaminan pada asuransi konvensional tidaklah memenuhi keseluruhan syarat bagi sahnya sebuah aqad jaminan yang disahkan syariat. Dalam asuransi memang seolah-olah terdapat pihak penjamin, yakni perusahaan asuransi; pihak yang dijamin, yakni nasabah; dan yang menerima jaminan yang tergantung pada jenis asuransi. Bila asuransi jiwa misalnya, berarti penerima jaminan adalah ahli waris. Bila asuransi kecelakaan, kebakaran dan angkutan, yang menerima jaminan adalah nasabah itu sendiri. Tapi, bila ditilik lebih jauh, dalam asuransi itu sesungguhnya tidak ada pemindahan hak seseorang kepada orang lain. Perusahaan asuransi sendiri kenyataannya tidaklah menjaminkan hartanya kepada seseorang dalam menunaikan kewajiban pihak tertanggung (nasabah). Karenanya perusahaan asuransi tidak bisa disebut pihak penjamin (dhamin).

Di sini juga tidak ada jaminan, karena tidak ada hak harta yang harus ditunaikan oleh seseorang yang dijamin. Tanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi berupa uang seharga barang atau sejumlah uang yang diserahkan oleh perusahaaan asuransi tersebut ternyata tidak otomatis diterima oleh penerima tanggungan ketika polis asuransi tersebut ditandatangani, baik secara tunai maupun dibayarkan kemudian. Dengan demikian perusahaan asuransi menjamin sesuatu yang tidak wajib dilaksanakan.

Dalam sistem asuransi juga tidak ada pihak yang dijamin (madhmun 'anhu), karena perusahaan asuransi tersebut tidak memberikan jaminan kepada seseorang yang harus memenuhi suatu hak. Lagi pula ketika perusahaan asuransi berjanji menyerahkan pertanggungan atau menyerahkan uang ganti rugi pada saat terjadinya kerusakan, atau hilangnya barang atau terjadinya kecelakaan, hal itu sebenarnya merupakan imbalan dari sejumlah premi yang diserahkan oleh pemegang polis (pihak tertanggung). Dengan begitu jelaslah bahwa sistem asuransi adalah jaminan dengan imbalan. Ini tentu tidak sah, karena salah satu syarat sahnya jaminan adalah apabila pemberi jaminan tersebut berlangsung tanpa imbalan apapun. Karena itulah secara keseluruhan asuransi adalah batil. Bila aqad asuransi batil, maka harta yang diperoleh adalah haram karena diperoleh dengan jalan haram

Pengertian Asuransi

2009-10-27T07:46:00.001-07:00

Dr. H. Hamzah Ya'cub dalam buku Kode Etik Dagang Menurut Islam, menyebut bahwa asuransi berasal dari kata dalam bahasa Inggris insurance atau assurance yang berarti jaminan. Dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bahwa asuransi adalah: suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Pada awalnya asuransi dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan berupa asuransi kebakaran. Lalu pada abad 13 - 14, seiring dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan laut antar pulau, berkembanglah asuransi pengangkutan laut. Asuransi jiwa sendiri baru dikenal pada awal abad 19. Kodifikasi hukum yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte memuat pasal-pasal tentang asuransi dalam KUHD. Kodifikasi ini kemudian mempengaruhi KUHD Belanda, yang sebagiannya hingga sekarang masih dipakai di Indonesia.

Bentuk asuransi sekarang sudah sangat beragam. Disamping yang telah disebut, juga ada asuransi kecelakaan, asuransi kerusakan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kredit, bahkan juga asuransi organ tubuh (kaki pada pemain bola, suara pada penyanyi dan sebagainya).

Tujuan asuransi pada pokoknya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima risiko itu disebut penanggung (insurer). Ia mau melakukan hal itu tentu bukanlah semata-mata demi kemanusiaan saja (bahkan mungkin alasan sosial ini memang tidak pernah ada), tapi karena ia melihat dalam usaha ini terdapat celah untuk mengambil keuntungan. Sebagai perusahaan, pihak penanggung bagaimanapun lebih dapat menilai besarnya risiko itu dari pada pihak tertanggung (insured) seorang. Berdasarkan besar kecilnya risiko yang dihadapi penanggung dan berapa besar persentase kemungkinan klaim yang akan diterimanya, didukung analisa statistik, perusahaan asuransi dapat menghitung besarnya penggantian kerugian. Dan dari jumlah inilah perusahaan memintakan premi kepada pihak tertanggung. Di luar itu, perusahaan asuransi masih memasukkan biaya operasional dan margin keuntungan untuk perusahaan. Ini merupakan teknik perusahaan asuransi untuk meraup untung. Bila biaya operasional dan margin keuntungan dari satu nasabah tertanggung sudah diperoleh, ditambah dengan perolehan bunga dari uang premi nasabah tiap bulan yang disimpan di bank, maka perusahaan asuransi tentu saja akan meraup untung berlipat-lipat dari semakin banyak nasabah yang berhasil digaet.

Memang diakui masih ada kemungkinan dalam prakteknya perhitungan teliti itu meleset. Dalam arti, masih ada bahaya besar bagi perusahaan bila menanggung sendiri. Tapi kemungkinan itu sangat kecil, kalau tidak bisa disebut tidak ada sama sekali. Disampingi itu, perusahaan bisa berupaya agar risiko itu ditanggung pula oleh pihak lain. Inilah yang dinamakan re-asuransi.